Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut percepatan proses aksesi Indonesia ke for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan upaya pemerintah untuk mendiversifikasi pasar ekspornya.
Josua menilai, hal tersebut dilakukan RI mengingat potensi risiko perang dagang China-AS yang dapat berdampak negatif ke Indonesia.
"Saya lihat ini adalah upaya untuk memitigasi dampak yang bisa ditimbulkan kalau terjadi perang dagang ataupun terjadi perlambatan ekonomi China," kata Josua sesuai Paparan Publik Bank Permata 2025 di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Josua melanjutkan, strategi diversifikasi ini telah dijalankan oleh Indonesia yang telah bergabung menjadi anggota penuh kelompok BRICS. Dia menjelaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan langkah pemerintah meningkatkan kerja sama selatan-selatan atau global south.
Sementara itu, rencana aksesi ke OECD dinilai merupakan upaya pemerintah menarik investasi, terutama dari kawasan Eropa. Josua menuturkan, upaya percepatan aksesi ke OECD adalah upaya pemerintah untuk membuka diri ke negara-negara lain agar tidak menimbulkan ketergantungan pada satu negara atau pasar tertentu.
"Jadi, Indonesia harus mencari negara-negara tujuan ekspor yang baru dan non-tradisional," kata Josua.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk mempercepat aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.
Selama 3—5 Maret 2025, Airlangga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Eric Lombard, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, dan sejumlah Duta Besar Negara OECD seperti Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.
“Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” ujar Airlangga.
Proses aksesi Indonesia ke OECD sendiri harus melalui proses evaluasi yang mendalam terkait aspek tata kelola ekonomi, tata kelola publik, serta kemampuan, kapasitas, dan peran di tataran regional dan global.
