Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data keuangan negara yang belum stabil pada awal tahun menjadi alasan pihaknya terlambat melaporkan kinerja keuangan negara melalui APBN KiTa.
Notabenenya, keuangan negara dilaporkan secara bulanan. Kendati demikian, konferensi pers APBN Kita edisi Februari 2024—yang berisi berisi data fiskal per Januari 2025—ditiadakan.
Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memilih menunggu hingga data penerimaan negara, belanja negara, hingga pembiayaan lebih stabil sebelum melakukan konferensi pers.
Akhirnya, Sri Mulyani memutuskan menggabungkan laporan kinerja keuangan negara selama Januari—Februari dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret 2025.
"Sehingga kami bisa memberikan laporan APBN kita dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan. Mungkin istilahnya mangga dengan mangga. Jadi tidak ada salah interpretasi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Sebelumnya, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 sempat diunggah di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Kendati demikian, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 11.34 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.
Baca Juga
Dalam dokumen tersebut, defisit APBN Januari 2025 tercatat sebesar Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemenkeu melaporkan bahwa pendapatan negara pada Januari 2025 mencapai Rp157,3 triliun atau turun 28,2% (year on year/YoY) dari realisasi Januari 2024 senilai Rp219,3 triliun.
Realisasi belanja negara pada Januari 2025 tercatat senilai Rp180,8 triliun, turun tipis 1,8% (YoY) dari realisasi belanja negara Januari 2024 senilai Rp184,2 triliun. Posisi belanja yang lebih besar dari pendapatan membuat APBN defisit.
Adapun, pada Februari 2025, defisit APBN tercatat Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13% PDB.
pendapatan negara sepanjang Januari—Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau setara 10,5% dari target penerimaan. Penerimaan itu turun 20,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp400,4 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Februari 2025 tercatat senilai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat turun 6,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp374,3 triliun.
Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Februari 2025 tercatat surplus Rp48,1 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Februari 2024 adalah Rp95 triliun.
"Jadi, defisit 0,13% itu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB," ujar Sri Mulyani.
