Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terkini aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, usai kunjungannya ke kantor OECD di Paris, Prancis, Rabu (5/3/2025).
Selang satu tahun dibukanya diskusi aksesi oleh The Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD), Airlangga menuturkan bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri untuk menyusun dokumen Initial Memorandum dalam rangka aksesi OECD.
“Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RJPMN] 2025—2029 dan ‘Asta Cita’ Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (7/3/2025).
Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Menko Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta.
Harapannya, Prabowo dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi.
Baca Juga
Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.
“Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum [South East Asia Regional Programme] mendatang,” ujarnya.
Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara. Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang.
Usai Airlangga yang mengunjungi Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markasnya, Cormann diagendakan akan ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen IM yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025.
Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.
Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi.
