Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (Himki) tengah berupaya mengantisipasi kebijakan penerapan tarif impor tinggi yang akan diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, meskipun hingga saat ini, belum ada tanda pengenaan tarif kepada negara-negara selain China, Meksiko, dan Kanada.
Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, Indonesia tetap harus melakukan penetrasi dengan melakukan ekspansi pasar ekspor non-tradisional seperti Timur Tengah, China, dan India sebagai bentuk antisipasi.
"Selama ini kita terlalu nyaman dengan pasar Amerika sebesar 53%, Eropa 35%, sisanya baru ke negara lain. Nah, ini harus kita ubah," kata Sobur di Indonesia International Furniture Expo (IFEX), Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Dalam hal ini, industri lokal dinilai mesti waspada dengan pergerakan kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump. Apalagi, AS merupakan salah satu pangsa pasar terbesar, khususnya bagi industri mebel.
Sobur pun tengah merancang agar ekspor furnitur dari Indonesia dapat tembus ke angka 50% dengan tujuan ke negara-negara non-tradisional, selain Amerika Serikat dan Eropa.
"Emerging market-nya kalau bisa 50%, termasuk Middle East karena banyak negara kaya ya seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi yang lagi tumbuh, terus Qatar itu harus diserbu," terangnya.
Baca Juga
Sementara itu, pangsa pasar di Asia yang potensial yaitu China dan India. Kendati demikian, membidik potensi ekspor ke pasar non-tradisional masih dihadapkan berbagai tantangan.
Menurut Sobur, pemerintah harus turun tangan mendukung perluasan pangsa pasar ekspor mebel, salah satunya dengan mendorong kesepakatan bilateral melalui perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan negara tujuan ekspor.
Di samping itu, Sobur juga mencemaskan pergerakan AS yang berpotensi menerapkan tarif impor lebih tinggi ke negara lain yang terdeteksi melakukan dumping, atau membuat surplus neraca komoditas di AS.
"Saya agak curiga sebetulnya [bisa dikenakan tarif] karena Indonesia ini enggak punya FTA untuk ekspor, jadi itu rawan sebenarnya," terangnya.
Namun, Indonesia masih mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences) yang merupakan program AS kepada mitra dagang di negara berkembang. Lewat program tersebut, Indonesia, mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor.
"Tetapi kalau Amerika menyesal dengan Indonesia yang misalnya beraliansi dengan negara-negara yang dimaksud [perang dagang dengan AS], maka ada risiko atau potensi tarif juga diberikan ke Indonesia," pungkasnya.
