Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) berharap Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi sehingga harga di pasar lebih terjangkau.
Sekretaris Jenderal Ikapi Reynaldi Sarijowan menyampaikan hadirnya Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi yang selama ini kian menyulitkan bagi pedagang pasar lantaran harga terus meningkat.
"Jika implementasi ini tepat, akan membawa manfaat bagi gabungan kelompok tani yang tergabung ke dalam Koperasi Desa Merah Putih," kata Reynaldi dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).
Ikappi mengharapkan ada desain tata niaga pangan yang baru dan modern serta mengedepankan asas manfaat yang dapat dirasakan, baik di desa maupun di pasar-pasar tradisional.
Reynaldi memastikan, pihaknya akan ikut membantu memetakan wilayah produksi di masing-masing desa agar tepat sasaran. Selain itu, dia mengharapkan agar sistem ini dapat memperkecil ruang pemain ijon bagi para petani kecil.
"Jika desa dapat memberdayakan petani kecil, maka kedepan pangan kita akan lebih terjangkau dan terdata," pungkasnya.
Baca Juga
Adapun pemerintah sepakat membentuk Kopdes Merah Putih dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai gudang penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian rakyat.
"Yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Merah Putih, jadi disingkat Kopdes Merah Putih, itu akan dibangun di 70.000 desa," kata Zulhas dalam konferensi pers di Istana Negara.
Dana desa pun akan digunakan untuk mendukung pendanaan program ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap, setidaknya butuh Rp3 miliar - Rp5 miliar per desa untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal.
Dalam hal ini, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat mengelola gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, gerai kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, hingga distribusi logistik.
Mengingat anggaran dana desa yang terbatas, pemerintah sepakat melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pendanaan program melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun.
