Bisnis.com, JAKARTA --- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Rabu (26/2/2025).
Terdapat tiga deputi baru SKK Migas yang dilantik, yakni Rikky Rahmat Firdaus sebagai deputi eksplorasi, pengembangan, dan manajemen wilayah kerja, Taufan Marhaendrajana sebagai deputi eksploitasi, dan Eka Bhayu Setta sebagai deputi dukungan bisnis.
Dalam agenda tersebut, Bahlil menekankan pentingnya peningkatan produksi lifting minyak bumi serta meminta evaluasi terhadap perusahaan yang telah mendapatkan konsesi, tetapi belum melaksanakan operasi produksi.
"Pelantikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyegarkan organisasi, tetapi juga memperkuat konsolidasi di SKK Migas guna mempercepat pencapaian target ketahanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Asta Cita," ujar Bahlil, dikutip dari siaran pers, Rabu (26/2/2025).
Bahlil secara khusus meminta deputi produksi SKK Migas yang baru dilantik untuk aktif mendorong peningkatan produksi migas nasional. Ia menegaskan bahwa penyederhanaan perizinan dan optimalisasi teknologi harus menjadi prioritas utama.
"Pak Prof adalah ahli di bidang ini, jadi saya mohon benar-benar bekerja sama dengan kepala SKK Migas. Kita sudah sepakati penerapan teknologi enhanced oil recovery [EOR] maupun teknologi lainnya, maka segera tindak lanjuti dan eksekusi sesuai roadmap yang telah disusun," tegasnya.
Baca Juga
Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Ia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barrel oil per day (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
"Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000 - 900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi," tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga menyoroti perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh konsesi dan melakukan eksplorasi tetapi belum memulai produksi. Ia meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut segera dievaluasi.
"Jangan ragu untuk menindak perusahaan yang telah diberikan konsesi, sudah menyelesaikan eksplorasi, tetapi belum melakukan produksi. Jika konsesi terus ditahan tanpa ada langkah produksi, kapan kita bisa meningkatkan lifting minyak? Jangan segan, jangan ragu. Semua harus berjalan sesuai aturan, undang-undang, dan arahan Presiden," pungkasnya.
