Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid baru saja menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas masalah tumpang tindih area lahan sawit.
Nusron menyebut, Presiden Prabowo telah membentuk Tim Satgas Kelapa Sawit yang bakal menertibkan tumpang tindih area kelapa sawit dengan hutan lindung yang menjadi domain Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
"[Kami membahas] proses perkembangan tata cara pembelian hak atas tanah terutama hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia," jelasnya di Istana Negara, Senin (17/2/2025).
Nusron melanjutkan, nantinya permasalahan tumpang tindih lahan sawit dengan area hutan itu bakal ditertibkan secara langsung oleh Satgas Kelapa Sawit.
Adapun, Satgas Kelapa Sawit itu sendiri dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, Nusron mengaku telah melakukan pelaporan mengenai data berapa wilayah lahan sawit yang bersengketa saat ini.
Baca Juga
"Dimana saya salah satu anggotanya yang kita melaporkan berapa lahan yang ada tumpang tindih, berapa yang tidak tumpang tindih, kita laporkan," pungkasnya.
Sebelumnya, rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal menindak tegas para pemilik lahan sawit ilegal ini sempat disampaikan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kala itu, Luhut menyebut dari hasil audit yang dilakukan oleh Satgas Kelapa Sawit ditemukan lebih dari 3 juta hektare lahan sawit masih tak terdaftar.
"Kemarin baru diumumkan 3,1 juta hektare [lahan sawit] tak register. Beliau [Prabowo] bilang 'Bang kita tangkap saja'. 'Tenang Mr President' kata saya, 'Biar Bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar'," jelas Luhut (13/10/3024).
