Bisnis.com, JAKARTA — Internal Revenue Service/IRS Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang bersiap-siap untuk memecat ribuan pekerja dalam beberapa hari mendatang.
Melansir dari Reuters, Sabtu (15/2/2025), dua orang yang mengetahui masalah ini mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menekan sumber daya di badan pemungut pajak dalam negeri.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai IRS, yang pertama kali dilaporkan oleh New York Times, terjadi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh Presiden Donald Trump dan Elon Musk untuk merombak pemerintah federal, yang menurut mereka terlalu gemuk dan tidak efisien, serta sarat dengan pemborosan dan penipuan.
Adapun, pihak IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar. Padahal, saat ini tengah masuk musim pengajuan pajak dan menjadi momen yang kritis.
Para pejabat dari Kantor Manajemen Personalia, yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan semua lembaga pada Kamis (13/2/2025), untuk memberhentikan karyawan yang masih dalam masa percobaan, pekerja yang baru dalam posisi mereka dan yang tidak mendapat perlindungan kerja penuh.
Tidak jelas berapa ribu karyawan IRS yang akan di-PHK. Padahal, selama masa pemerintahan di bawah Joe Biden, jumlah pekerja IRS bertambah hingga mencapai sekitar 100.000 orang, termasuk sekitar 16.000 pekerja dalam masa percobaan. Biden telah berusaha untuk meningkatkan operasi lembaga ini, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan-perusahaan dan para pembayar pajak yang kaya.
Baca Juga
Pemangkasan ini akan menyasar semua pegawai dalam masa percobaan yang tidak mengundurkan diri di bawah program pembelian yang sekarang sudah ditutup atau yang belum diidentifikasi sebagai pegawai yang diperlukan untuk melewati musim pajak, yang sedang berjalan menjelang tenggat waktu pelaporan pajak pada tanggal 15 April, kata salah satu orang yang mengetahui hal ini kepada Reuters.
Sementara itu, IRS tetap sibuk selama berbulan-bulan setelah tenggat waktu, memproses pengembalian dan memberikan pengembalian dana kepada para pembayar pajak.
Orang kedua yang mengetahui tentang PHK ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemangkasan itu akan dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana hal itu dapat menghambat operasi badan tersebut.
“Mereka mencoba mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan tanpa analisis terhadap dampaknya terhadap operasional,” kata orang tersebut.
Untuk diketahui, dalam pemerintahan kedua Donald Trump di AS, dirinya menunjuk miliarder Elon Musk sebagai kepala Depratemen Efisiensi Pemerintahan AS. Departemen baru tersebut berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih ramping dan lebih efisien.
