Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan perwira aktif Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Dia menyatakan perombakan kepengurusan Bulog merupakan langkah strategis untuk memastikan program-program yang ditugaskan dapat berjalan secara optimal.
"Tentu saja penyegaran itu perlu dilakukan. Penugasan yang diberikan harus bisa dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan review dan evaluasi," ujar Erick di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Erick menjelaskan bahwa salah satu faktor yang disoroti Kementerian BUMN adalah kebijakan penyerapan beras sebesar 3 juta ton yang dinilai masih belum maksimal.
"Dari data yang kami lihat, penyerapan masih kurang maksimal sehingga perlu dilakukan penyegaran [pengurus]," ucapnya.
Dia juga menegaskan keberhasilan program penyerapan gabah sangat penting untuk mencapai swasembada beras dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis.com, pergantian direksi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 pada 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama.
Wahyu mulai menjabat sebagai Dirut Bulog sejak September 2024. Kala itu, dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.
Profil Novi Helmy Prasetya
Sementara itu, Novi Helmy Prasetya selaku pemimpin baru Perum Bulog sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI terhitung sejak Februari 2024.
Pria kelahiran 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) dari Satuan Infanteri atau Kopassus.
Novi diketahui menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Kasiops Paspampres Grup A pada 2003, Wadan Grup B Paspampres di 2013, dan menempati posisi Danrem 061/Surya Kencana pada 2019-2020.
Dia juga sempat menjabat posisi Aspers Kaskogabwilhan III, Kaskogartap I/Jakarta, Mayor Jenderal Pangdivif 3/Kostrad, dan Pangdam Iskandar Muda.
Jenderal bintang dua ini turut melakukan sejumlah operasi militer, antara lain operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013, Inggris 2004, dan Jerman 2015.
Pengangkatan Novi Helmy menjadi sorotan karena keputusan itu dinilai menyalahi Undang-undang TNI, sekaligus Undang-undang Dasar 1945.
Novi pun mengakui hingga saat ini dirinya masih aktif sebagai prajurit. Sejak Februari 2024, dia tercatat masih menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.
“Ya masih aktivitas [sebagai prajurit TNI],” kata Novi kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).
.jpg?w=300&h=221)
