Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat telah menggelontorkan anggaran pembangunan untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp40,29 triliun sepanjang 2024.
Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan progres fisik dari pembangunan IKN itu dilaporkan telah mencapai 87,9%.
“Dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp40,29 triliun hingga akhir 31 Desember 2024, progres fisik IKN sendiri mencapai 87,9% dari alokasi IKN tahun 2024,” kata Dody dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Adapun, pembangunan itu dialokasikan pada pembangunan tiap Direktorat Jenderal (Ditjen) dengan perincian, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp1,45 triliun untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, Pengendalian Banjir Sungai Sanggai, Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin.
Kemudian, pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Pamaluan, Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan.
Sementara Ditjen Bina Karya senilai Rp18,32 triliun untuk mendukung pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan sisi Timur, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1,dan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara).
Baca Juga
Kemudian, untuk turut mendukung pembangunan Jalan Tol Seksi 1 Bandara Sepinggan Tol Balsam, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, Jalan Akses Bandara VVIP.
Ditjen Cipta Karya (CK) senilai Rp12,09 triliun yakni mendukung pembangunan IPA dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaannya, IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, TPST 1 KIPP IKN, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II.
Kemudian Penataan Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP Tahap I, Bangunan Gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensetneg.
Ditjen Cipta Karya juga mendukung pembanguan Kantor Kementerian PUPR dan Kantor OIKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II, dan Kawasan Beranda Nusantara.
Terakhir yakni Ditjen Perumahan dengan anggaran mencapai Rp8,43 triliun untuk mendukung optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK Tahap II, Dukungan Dormitory PSSI, Smart Technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk Personil TNI di IKN, dan Hunian Modular TNI.
