Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan swasembada pangan, khususnya beras pada 2027. Dengan potensi sumber daya lahan yang cukup luas, peluang merealisasikan swasembada pangan cukup besar.
Terlebih lagi, bangsa Indonesia juga mempunyai pengalaman mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri pada tahun 1984. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema "Menyongsong Swasembada Pangan 2027” di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy menuturkan, Indonesia mempunyai 191,09 juta hektare (ha). Di antara lahan tersebut, sekitar 9,44 juta ha adalah lahan basah non-rawa. Sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.
“Dari luasan lahan rawa tersebut yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif itu sekitar 12,23 juta ha. Artinya apa? Kalau kita dapat mengoptimalisasikan lahan rawa 1 juta ha saja, maka dampaknya akan besar,” kata Sarwo Edhy.
Apalagi jika pemerintah mampu mengoptimalkan hingga 3 juta ha lahan tambahan, maka Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk.
“Karena itu, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi lumbung dunia, bukanlah hanya swasembada pangan. Kalau saya optimistis, yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia,” sambung Sarwo Edhy.
Baca Juga
Tidak hanya itu, Sarwo yang pernah menjadi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian itu mengatakan, Indonesia memiliki 144 juta ha lahan kering, yang berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan.
Peluang ini menurut Sarwo, semakin terbuka lebar jika teknologi seperti desalinasi, yang telah diterapkan di negara-negara seperti Arab dan Ethiopia, dapat diimplementasikan di Indonesia. Dengan mengubah air laut menjadi air tawar untuk irigasi pertanian, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi lahan yang ada dan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.
“Karena itu, cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga, Indonesia menjadi tempat negara-negara mencari makan di dunia, itu sangat memungkinkan,” tegas Sarwo Edhy.
Ada beberapa upaya yang pemerintah bisa lakukan untuk meningkatkan produksi pangan, khusus padi. Diantaranya, meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 jadi IP 200. Sedangkan yang IP 200 menjadi IP 300. Kemudian, memberikan bantuan benih unggul ke petani agar terjadi peningkatan produktivitas tanam.
”Upaya lain adalah penambahan luas areal penanaman, bisa melalui ekstensifikasi maupun cetak sawah. Dengan tambahan luas tanam akan meningkatan produksi,” katanya.
Selain itu, juga dengan upaya mengurangi kehilangan hasil panen yang saat ini masih cukup tinggi dan efisiensi distribusi.
Sarwo Edhy menyampaikan sejumlah kebijakan Bapanas di sektor hilir untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2027. Diantaranya, menaikkan harga gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 dari sebelumnya Rp 6.000/kg. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025, yang kemudian direvisi menjadi Perbadan No. 14 Tahun 2025 harga GKP menjadi Rp6.500/kg.
Selain menetapkan kenaikkan HPP GKP, Bapanas juga menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk melaksanakan penyerapan 3 juta ton setara beras selama Tahun 2025. “Ini menindaklanjuti Rakortas di lapangan bahwa Kepala Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakn penyerapan gabah dan beras di dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton, semoga terlaksana dengan baik,” ungkap Sarwo.
.jpg?w=300&h=221)
