Bisnis.com, JAKARTA — Perintah Presiden Prabowo Subianto mengenai penghematan atau efisiensi anggaran nyatanya berdampak pada pekerjaan Aparatur Negeri Sipil atau ASN di Kementerian/Lembaga.
Sumber Bisnis yang bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bercerita bahwa kebijakan hemat anggaran sangat terasa dampaknya bagi pekerjaan sehari-hari.
Lala (26)—bukan nama sebenarnya—mengungkapkan efisiensi yang paling berpengaruh terjadi pada pengadaan kegiatan rapat dan acara seremonial.
"Saat ini enggak boleh raker [rapat kerja] ataupun acara seremonial, rapat offline banyak diganti jadi online. Kalau sampai pembatasan fasilitas sejauh ini belum ada, dengarnya seperti itu di Kementerian PUPR lift ganjil genap dan suhu AC 24 [derajat celcius]," tuturnya.
ASN lainnya yang bekerja di pusat Jakarta mengungkapkan bahwa sejak awal 2025 telah merasakan pembatasan anggaran operasional dan perjalanan dinas. Alhasil, dirinya tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan dinas baik dalam kota (Jakarta), luar kota, apalagi luar negeri.
Padahal, perjalanan dinas bagi ASN yang menolak disebutkan nama maupun jabatannya itu menjadi penting untuk keberhasilan tugasnya dalam melakukan perundingan.
"Pertemuan dengan negara mitra itu harus dilakukan bergantian di negara mitra dan di Indonesia, jika kami tidak dapat melakukan perjalanan dinas, tentu output kerja kami juga terbatas," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).
Selain perjalan dinas, kini pun agenda rapat diwajibkan seluruhnya untuk dilakukan secara daring/online dan tidak mendapat snack/makan siang. Biasanya, ujar ASN tersebut, rapat diselenggarakan luring/offline di kantor maupun hotel dan dengan snack/makan siang.
Dirinya berharap agar pihak berwenang meninjau ulang efisiensi karena pemotongan anggaran sedikit banyak akan berdampak luar terhadap ekonomi seperti okupansi hotel daerah maupun transportasi lokal daerah.
"Tolong ditinjau ulang, saya yakin negara tidak dalam kondisi sedarurat itu untuk memangkas anggaran sebesar ini," lanjutnya.
Meski belum ada edaran sebagaimana ketentuan efisiensi seperti listrik hingga AC, kantor tempat dirinya bekerja disebut akan segera melakukan penghematan seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mengacu Nota Dinas Nomor: 28/RT.02.01/ND/A.I/2025 yang Bisnis terima, BKN setidaknya melakukan 10 langkah penyesuaian operasional kantor, sebagai tindak lanjut arahan Prabowo. Efisiensi yang dilakukan termasuk dengan meniadakan operasional mobil jemputan pegawai hingga operasional pendingin ruangan atau AC yang hanya beroperasi sebagian.
ASN yang berkantor di dekat Monas, Jakarta bercerita bahwa usai pemangkasan, anggaran di instansinya hanya tersisa untuk pengeluaran utama seperti pembayaran gaji dan tunjangan kinerja. Menurutnya, tidak ada lagi anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan.
"Anggaran untuk gaji PPNPN [honorer] enggak ada lagi, mereka terancam dirumahkan. [Gaji] mereka enggak dibayar sambil nunggu SK PPPK [Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja], dan itu pun belum tahu pasti kapan," ujarnya kepada Bisnis.
Di instansinya, gaji pegawai honorer dan mereka yang bukan ASN/PPPK berasal dari pos belanja barang. Hal itu yang membuat gaji para pegawai honorer terpengaruh efisiensi anggaran, sedangkan gaji ASN terbilang aman karena ada dalam pos belanja pegawai.
Seperti yang ditemukan di sejumlah K/L, instansi ASN itu juga melakukan penghematan dengan mematikan sejumlah lampu dan membatasi penggunaan pendingin ruangan. Bahkan, dispenser air minum di kantornya dicabut untuk hemat listrik.
"Mobil dinas pejabat yang sistemnya sewa, bakal ditarik. Enggak apa-apa sih kalau ini, semoga mereka jadi mau naik transportasi umum," ujarnya.
ASN lainnya bercerita bahwa tempatnya mengalami pemangkasan hampir separuh anggaran. Di instansi vertikal itu, menurutnya, kantor pusat langsung mengirimkan surat arahan untuk menghentikan berbagai program, termasuk survei dan kegiatan lapangan yang menjadi aktivitas utama.
Di instansinya turut terjadi pembatasan penggunaan AC dan pasokan komputer. Namun, yang paling berpengaruh, terdapat kegiatan rekonsiliasi data yang menjadi sulit dilakukan.
"Penyusunan publikasi daerah yang harus direkonsiliasikan secara offline, enggak memungkinkan dilaksanakan secara online, itu harus dibatalkan, yang mana itu urgent ya datanya karena menyangkut data sektoral buat evaluasi dan perencanaan pembangunan pemda [pemerintah daerah] ke depannya," ujarnya kepada Bisnis.
Rekonsiliasi secara luring itu dinilai penting karena terdapat proses verifikasi ulang maupun focus group discussion (FGD) untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam data yang akan dirilis.
Menurut penuturannya, instansi dia juga menunda sejumlah pendataan, seperti hal yang menyangkut pariwisata dan peternakan karena efisiensi anggaran.
Halaman Selanjutnya: Plus-Minus Efisiensi Anggaran di Mata ASN
