Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah daftar kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapatkan efisiensi belanja dalam APBN 2025.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebenaran tersebut berdasarkan hasil konfirmasi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
"Berdasarkan konfirmasi dari DJA, daftar yang beredar tersebut bukan merupakan produk dari Kementerian Keuangan dan bukan merupakan lampiran surat S-37/MK.02/2025," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2025).
Daftar kementerian, lembaga, beserta nominal dan persentase pemangkasan anggarannya beredar di masyarakat, baik melalui media sosial maupun grup-grup di aplikasi pengirim pesan. Dalam informasi yang beredar, terdapat tangkapan layar surat Kemenkeu maupun tabel yang berisi daftar kementerian, lembaga, dan pemangkasan anggarannya—diduga tabel itu merupakan hasil rekapitulasi masyarakat atas isi atau lampiran S-37/MK.02/2025.
Sebelumnya, beredar dokumen tentang daftar K/L yang mendapatkan efisiensi berdasarkan surat edaran Kemenkeu dengan nomor S-37/MK.02/2025.
Dalam dokumen itu, setidaknya ada 17 K/L yang mendapatkan efisiensi, seperti DPR, MA, KPK , Kejaksaan hingga Polri.
Baca Juga
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No.1/2025 telah menginstruksikan untuk melakukan penghematan belanja terhadap kementerian atau lembaga (K/L) terkait senilai Rp256,1 triliun.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.
Adapun, bendahara negara itu juga mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.
Misalnya, Alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.
