Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan akan memukul bisnis maskapai hingga perhotelan. Kegiatan pemerintah, terutama perjalanan dinas, memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan sektor jasa tersebut.
Asosiasi maskapai penerbangan nasional, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut bahwa penghematan anggaran perjalanan dinas dapat berdampak bagi jumlah pax segmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Tentu ada dampaknya bagi jumlah pax segmen pemerintah pusat/daerah dengan adanya pengurangan budget perjalanan pejabat pemerintah tersebut,” ujar Sekjen INACA Bayu Sutanto kepada Bisnis, dikutip Rabu (29/1/2025).
Dia mengatakan, segmen pemerintah khususnya perjalanan dinas berkontribusi sekitar 30%-35% terhadap industri penerbangan.
Menurutnya, maskapai yang berpotensi paling terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas adalah maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN).
“Tentu yang potensi terdampak besar ke maskapai-maskapai BUMN seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air,” kata Bayu.
Baca Juga
Sementara itu, industri perhotelan dan restoran juga bersiap mengantisipasi penurunan bisnis imbas efisiensi anggaran pemerintah. Pengusaha hotel dan restoran pun akan mengambil langkah efisiensi maupun penyesuaian untuk mempertahankan bisnisnya.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Hal ini mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut.
Jika terjadi penurunan aktivitas di daerah-daerah tersebut, pengusaha kemungkinan akan menangguhkan sementara aktivitas kerja untuk pekerja harian maupun merekrut pekerja baru. Padahal, sektor ini berkontribusi positif terhadap pembukaan lapangan kerja.
“Kalau di sisi kita kan justru membuka lapangan pekerjaan itu yang justru memicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Maulana kepada Bisnis.
Penurunan bisnis hotel dan restoran, menurutnya, juga akan memberikan dampak rambatan ke pendapatan asli daerah (PAD).
“Tentu pertama PAD-nya akan menurun di setiap kota karena pajak hotel-restoran itu lima besar [sumber] pendapatan asli daerah,” tuturnya.
Adapun, lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Prabowo meminta k/l melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Orang nomor satu di Indonesia itu turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.
