Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Hemat APBN Rp306,69 Triliun, Demi Tambah Anggaran MBG

Pemerintah berhasil hemat belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun untuk tambah anggaran makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Meninjau Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah di Jakarta Selatan pada Rabu (22/1/2025)/Setwapres
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Meninjau Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah di Jakarta Selatan pada Rabu (22/1/2025)/Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 juga berguna dalam mengalokasikan anggaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut bahwa upaya melakukan penghematan dalam menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu memang demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun sehingga dana tersebut bisa menunjang berbagai program yang membutuhkan.

“Nanti kita lihat ya [tambahan anggaran MBG]. Alhamdullilah, makan bergizi gratis sudah berjalan tetapi Presiden [Prabowo Subianto] merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata,” tuturnya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025). 

Prasetyo tak membantah ada kebutuhan penambahan biaya untuk bisa mencakup target 82,9 juta penerima manfaat MBG. Sehingga, penghematan memang berpeluang untuk menutup celah fiskal yang membengkak.

“Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia memastikan tak ada keberatan atau penolakkan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam merespon Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Ndak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, enggak ada teman teman K/L merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama,” ujarnya

Prasetyo mengamini bahwa Presiden Prabowo memang meminta agar masing-masing anggaran belanja di K/L ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. 

Bahkan, kata Prasetyo meskipun tanpa aturan yang berlaku setelah dikeluarkan pada 22 Januari 2025 itu. Menurutnya, Kepala Negara sudah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan termasuk mempertajam efektivitas belanja negara guna pengeluaran yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. 

"Saya pikir adalah sebagaimana pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," ucapnya.

Dia mengaku bahwa Presiden Prabowo sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, perjalanan dinas ataupun studi banding dikurangi demi menghemat anggaran puluhan triliun.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan model penghematan yang Prabowo pilih merupakan skema automatic adjustment, yakni penyesuaian anggaran sehingga beberapa biaya akan ditandai  atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya. Jadi memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," pungkas Prasetyo Hadi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper