Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan Rp15 triliun untuk fasilitas dasar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN.
Dia menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) murni meminta dana awal hingga Rp6,3 triliun. Namun, untuk tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan pendukung lainnya, mereka membutuhkan dana tambahan hingga Rp8,1 triliun.
“Untuk tahun pertama dalam menyelesaikan judikatif dan legislatif dan pendukung lainnya, kami membutuhkan Rp8,1 triliun tambahan, sehingga pada 2025 ini akan ada sekitar Rp15 triliun di IKN,” ujarnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
Baca Juga
Di sisi lain, Basuki menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan program untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari 2025—2029 membutuhkan anggaran dari APBN hingga Rp48,8 triliun.
Mantan Menteri PUPR itu menuturkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028.
“Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan kami selesaikan pada 2—3 tahun ke depan dengan Rp48,8 triliun tadi,” pungkas Basuki.
