Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) untuk mencari formula terbaik dalam menghadirkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) pada Selasa (21/1/2025).
Menurut pantauan Bisnis, sejak pukul 14.53 WIB, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di lingkungan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mengenakan kemeja berwarna putih, Airlangga berjalan sigap untuk menghadiri rapat dan mengamini saat ditanyakan wartawan bahwa topik pembahasan adalah untuk mendiskusikan seputar kebijakan HGBT.
“Iya [bahas HGBT]. Nanti sektornya akan dibahas, diperluas. Permintaannya perluasan,” kata Airlangga kepada wartawan.
Tak berselang lama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun turun dari mobil dengan menggenggam map bening bertuliskan 'Penjelasan Proposal Perpanjangan Pengembangan Inovasi PT Apple Indonesia dan Posisi Kementerian Perindustrian' di tangannya.
Berbeda dengan Airlangga, Agus dengan langkah gesit bergegas masuk ke Istana Kepresidenan. Entah karena menghindari rintik hujan yang turun mulai deras atau menghindari banjir pertanyaan dari wartawan soal kelanjutan HGBT yang menjadi topik pembahasan rapat.
Baca Juga
Agus yang berpayung hitam berjalan lebih cepat dan memastikan akan membahas mengenai polemik kebijakan yang bisa berimbas terhadap daya saing tujuh sektor industri strategis itu.
“[HGBT] akan kami bahas, kami bahas sekarang,” pungkas Agus.
Adapun, kelanjutan kebijakan HGBT tengah dinantikan oleh sektor industri lantaran telah berakhir pada 31 Desember 2024. Tidak berlanjutnya kebijakan HGBT dinilai berpotensi menaikkan biaya produksi tujuh sektor industri dan meningkatkan harga produk akhir yang berimbas menurunkan daya saing di pasar global.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa berakhirnya kebijakan HGBT dapat memengaruhi daya saing tujuh sektor industri strategis. Kondisi ini, menurutnya, bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk kembali mendorong industrialisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi tujuh sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi," kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025).
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan harga gas murah memang membebani keuangan negara karena pemerintah harus memberikan subsidi. Namun, dampak negatif tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri yang mendapat manfaat langsung dari harga gas yang lebih terjangkau.
Sebaliknya, jika kebijakan HGBT diperpanjang, industri akan memiliki ruang untuk menjaga efisiensi produksi serta daya saing. Terlebih tujuh sektor tersebut merupakan sektor industri strategis yang masih perlu dukungan, terutama untuk memperkuat daya saing di tengah tekanan ekonomi global maupun domestik.
