Bisnis.com, JAKARTA -- Malaysia berencana memperkuat undang-undang antidumping yang telah berlaku selama tiga dekade dalam beberapa minggu mendatang untuk menekan membanjirnya barang-barang murah dari luar negeri terutama dari China.
Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin menyederhanakan undang-undang antidumping tahun 1993 dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dia menuturkan, setelah diberlakukan, aturan baru tersebut juga akan memudahkan perusahaan untuk mengajukan keluhan.
“Kami hanya mencoba untuk memperkuat aturan. Permintaan lemah di China, jadi pengusaha China mencari peluang di tempat lain," katanya.
Liew menyebutkan reformasi di parlemen pada bulan Juli, saat pemerintah mencari cara untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah dari dampak perdagangan yang tidak adil setelah masuknya barang impor murah. Malaysia juga baru-baru ini mengenakan bea masuk antidumping sementara pada beberapa produk besi dan baja yang diekspor dari China, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Langkah-langkah tersebut menggarisbawahi kekhawatiran di antara pemerintah Asia Tenggara, saat mereka mempertimbangkan apakah akan menaikkan tarif atau mengenakan batasan pada beberapa impor untuk mencegah barang-barang luar negeri melemahkan produk lokal. Industri garmen Indonesia, misalnya, mungkin akan mengalami PHK ratusan ribu pekerja tahun ini jika dumping China terus berlanjut.
Liew mengusulkan agar perusahaan-perusahaan China menjalin kemitraan jangka panjang dengan Malaysia dan mendirikan kantor pusat regional di sana.
Baca Juga
“Mereka dapat melokalisasi rantai pasokan dengan kami sehingga sebanyak mungkin warga Malaysia berpartisipasi dalam investasi mereka,” katanya.
Beijing sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Kuala Lumpur, dengan perdagangan dua arah mencapai 450,84 miliar ringgit ($100 miliar) pada 2023, menurut data pemerintah. China juga menyumbang 21,3% dari total impor Malaysia.
Para ahli memperingatkan bahwa dumping dari China dapat memburuk jika Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS pada hari Senin, melanjutkan rencana untuk menaikkan tarif pada ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Perusahaan-perusahaan China mungkin berusaha menjual barang ke negara lain untuk menghindari tarif AS.
Untuk saat ini, Liew mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan pencegahan atau menanggapinya dengan tarifnya sendiri.
"Saya kira 100 hari pertama akan kacau. Kita harus melihat apa yang akan keluar dari pemerintahan baru, dan kemudian saya kira pada suatu saat pasar akan menentukan harganya dan air akan menemukan levelnya. Ini akan sulit," kata Liew.
