Bisnis.com, JAKARTA – Pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyisakan tanya pada bagaimana nasib gedung perkantoran pemerintah di Jakarta.
Pasalnya, mengutip data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total area perkantoran pemerintah saat ini totalnya mencapai 40 gedung.
Gedung-gedung itu mencakup gedung kementerian dan lembaga negara tetapi tidak termasuk aset badan usaha milik negara (BUMN), sedangkan total luas ruang kantor tersebut mencakup 1.333.585 meter persegi ruang kantor di Jakarta.
Menanggapi hal itu, Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa total area ruang kantor dari 40 gedung pemerintahan itu jumlahnya mencapai 55% dari total ruang kantor komersial kosong yang saat ini masih berada di angka 2,43 juta meter persegi.
“Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasokan baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor,” kata Ferry, Selasa (7/1/2025).
Kehadiran gedung-gedung pemerintahan itu diproyeksi bakal mengganggu bisnis perkantoran komersil yang digarap oleh investor swasta. Mengingat, umumnya gedung perkantoran pemerintahan berada di lokasi yang strategis.
Baca Juga
Namun, apabila puluhan gedung itu benar-benar bakal dialokasikan sebagai area perkantoran, Ferry menyebut hal itu akan jadi pekerjaan yang menantang, karena masih berlimpahnya pasok ruang kantor saat ini.
“Dari perspektif investasi, bermitra dengan sektor swasta untuk aset milik pemerintah menghadirkan tantangan karena nilai buku aset yang tinggi. Hal ini sulit untuk mencapai hasil yang ideal mengingat pendapatan sewa yang relatif rendah,” tambah Ferry.
Ferry menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta itu jauh dinilai lebih menarik apabila pemerintah membuka opsi untuk menjual asetnya tersebut.
Colliers Indonesia mencatat, pada beberapa waktu sebelumnya bisnis model build operate transfer (BOT) atau bangun guna serah sempat dinilai cukup menarik oleh para investor. Karena, aset properti tidak terlalu bernilai tinggi, menghasilkan pengembalian yang menarik.
Namun untuk saat ini, dengan nilai aset yang relatif tinggi dan pendapatan sewa yang masih tertekan, memperpanjang periode konsesi bisa menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah guna membuat skema BOT menjadi layak.
“Banyak juga perusahaan multinasional sangat memperhatikan standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) serta sertifikasi bangunan hijau. Sehingga memungkinkan dibutuhkan pekerjaan tambahan yang signifikan untuk membuat bangunan-bangunan tersebut agar sesuai dengan standar modern,” pungkas Ferry.
