Pengawasan Aset Kripto
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi perdagangan aset kripto mulai Januari 2025. Hingga saat ini, terdapat puluhan penyelenggara perdagangan aset kripto yang siap diawasi OJK.
Mengacu Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), tugas pengawasan aset kripto yang sebelumnya dijalankan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan beralih ke OJK mulai 12 Januari 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan dalam rangka peralihan tugas pengawasan aset kripto tersebut, OJK melakukan koordinasi intensif dengan Bappebti guna memastikan peralihan tugas terstruktur dan berjalan lancar.
"Strategi kami di OJK, pada tahap awal peralihan tugas adalah memastikan agar seluruh kegiatan perdagangan aset kripto dapat berjalan baik, aman, dan lancar," ujar Hasan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Jumat (13/12/2024).
Adapun, upaya persiapan peralihan tugas pengawasan juga dilakukan terkait dengan penyelenggara-penyelenggara perdagangan aset kripto yang sudah beroperasi selama ini.
Ia mengatakan dalam rancangan Peraturan OJK (POJK) terkait perdagangan aset kripto, OJK menyusun dan memfinalisasi persetujuan pendaftaran produk, instrumen, serta aktivitas terkait kripto yang sebelumnya ada di Bappebti kemudian dinyatakan dilanjutkan dan tetap berlaku.
Berdasarkan data Bappebti, di ekosistem perdagangan aset kripto saat ini terdapat puluhan penyelenggara yang terbagi ke dalam berbagai jenis. Terdapat satu lembaga bursa kripto, satu lembaga kliring, dua lembaga tempat penyimpanan aset kripto, serta 35 calon pedagang fisik aset kripto.
Kemudian, dalam aturan Bappebti yang ada, calon pedagang fisik aset kripto wajib memperoleh keanggotaan dari lembaga bursa dan lembaga kliring. Alhasil, ada 30 pedagang yang sudah mendapatkan surat persetujuan dari bursa dan anggota kliring.
Diskon Tarif Listrik
Pemerintah memberikan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).
Pemberian diskon tarif ini berlaku pada Januari-Februari 2025 tanpa syarat khusus.
"Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).
Diskon 50% ini bisa langsung diklaim oleh pelanggan yang menggunakan token maupun pascabayar. Nantinya, secara otomatis diskon akan berlaku saat melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari.
Untuk pelanggan prabayar, diskon 50% akan diperoleh ketika pelanggan melakukan pembelian token listrik pada periode yang sama.
"Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik, sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun," jelas Darmawan.
Sebagai contoh, Darmawan menjelaskan bahwa pelanggan yang melakukan pembelian listrik token Rp100.000 akan membayar Rp50.000 saja.
Untuk pascabayar, PLN akan melakukan penyesuaian tagihan terhadap pelanggan untuk pemakaian di Januari dan Februari 2025.
Bunga Pinjaman Daring
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan penyesuaian batas maksimal manfaat ekonomi atau bunga pinjaman daring (fintech P2P lending) yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Adapun mulai 1 Januari 2025, batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman sektor konsumtif dengan tenor sampai dengan enam bulan ditetapkan sebesar 0,3% per hari, dan untuk tenor lebih dari enam bulan menjadi 0,2% per hari.
Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman sektor produktif untuk usaha mikro dan ultra mikro dengan tenor sampai dengan enam bulan ditetapkan sebesar 0,275% per hari, dan untuk tenor lebih dari enam bulan menjadi 0,1% per hari.
Kemudian, batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman sektor produktif untuk usaha kecil dan menengah dengan tenor sampai dengan enam bulan dan lebih dari enam bulan masing-masing sebesar 0,1% per hari.
Makan Bergizi Gratis
Mengutip laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (31/12/2024), untuk saat ini program MBG sedang dalam tahap uji coba dan direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada Januari 2025.
Adapun, sasaran pemenuhan gizi BGN meliputi peserta didik, yakni SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Program MBG ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.
Pemerintah juga telah menetapkan anggaran senilai Rp10.000 per porsi untuk program MBG.
