Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pemerintah menghentikan kegiatan importasi sejumlah komoditas pangan termasuk garam di 2025 menjadi angin segar bagi para petani garam Tanah Air.
Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin menyampaikan, kebijakan itu meningkatkan semangat para petani dalam menghasilkan garam.
“Petani garam sangat gembira dengan kebijakan tersebut dan kami akan lebih bersemangat dalam membuat garam,” kata Jakfar kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, adanya kebijakan seperti ini memberikan kepastian bahwa garam hasil produksi petani dapat terjual semua dengan harga yang baik.
Dia menilai, motivasi ini penting lantaran hal ini dapat meningkatkan semangat petani untuk membuat garam dan lahan-lahan garam yang menganggur akan dikerjakan kembali.
Dia mengatakan, para petani pernah memproduksi garam sebanyak 2,8 juta ton pada 2018 dan 2,9 juta ton di 2019. Sayangnya, harga garam anjlok pada tahun berikutnya dan produksi pun ikut menurun.
Baca Juga
Setelah sempat anjlok di 2020-2022, harga garam kembali naik pada 2023 lantaran panen garam yang sedikit di 2022 akibat kemarau basah. Kala itu, Jakfar menyebut bahwa harga garam sempat menyentuh Rp4.000 per kilogram.
“Untuk saat ini, harga sekitar Rp1.000-Rp1.100 per kilogram atas truk di collecting point,” ujarnya.
Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tak lagi melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.
Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai di 2027.
Selain beras, pemerintah juga berencana untuk setop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.
