Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terkait dengan paket kebijakan insentif untuk industri padat karya yang mencakup PPh21 ditanggung pemerintah (DTP) hingga subsidi kredit investasi 5%.
Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan stimulus ekonomi tersebut belum menyentuh aspek peningkatan daya tahan perusahaan.
“Terkait dengan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah rasanya insentif tersebut tidak berhubungan langsung dengan kondisi perusahaan,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (17/12/2024).
Namun, menurut Saleh, upaya tersebut akan bermanfaat bagi pekerja untuk mengurangi beban pajak perorangan atau pekerja dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berat.
Sementara itu, terkait dengan fasilitas kredit, Saleh menyoroti insentif untuk revitalisasi mesin justru tidak sejalan dengan kebutuhan industri yang saat ini tertekan penurunan permintaan pasar.
“Kalau fasilitas kredit misalnya untuk beli mesin artinya disaat sedang terjadi penurunan demand perusahaan justru diminta menambah investasi dengan membeli mesin baru, sementara masalah utama dunia usaha saat ini terkait dengan demand,” ujarnya.
Baca Juga
Dia menilai fasilitas yang dibutuhkan sebenarnya terkait kompensasi kredit macet yang berpotensi terjadi akibat kondisi ekonomi dan pasar yang sedang lesu.
“Namun kalau sejumlah fasilitas tadi dimaksudkan untuk mengkompensasi terhadap dampak kenaikan PPN sebesar 1% dan kenaikan UMP 6,5% ditambah upah sektoral. Mungkin masih belum cukup optimal,” jelasnya.
Pasalnya, penurunan permintaan yang dirasakan pelaku industri di dalam negeri utamanya dipengaruhi oleh penurunan kelas menengah yang berdampak pada daya beli.
Untuk meningkatkan daya beli yang efektif yakni dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mampu mengembalikan kelompok kelas menengah.
“Pada ujungnya bagaimana dengan terciptanya lapangan kerja, jumlah kelas menengah bisa ditingkatkan untuk mendorong daya beli dalam negeri,” terangnya.
Dalam hal ini, dia rekomendasinya yaitu dengan mengurangi persaingan pasar dalam negeri dengan pelaku-pelaku impor ilegal, sehingga tercipta keseimbangan demand bagi industri nasional.
