Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos MIND ID Usul Pembatasan Jumlah Smelter Guna Jaga Harga Komoditas

Mind ID berharap pemerintah membatasi jumlah smelter untuk mencegah oversupply dan menjaga harga komoditas tetap stabil
Logo Mind ID/dok.website
Logo Mind ID/dok.website

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan, MIND ID, mengusulkan adanya kebijakan rasionalisasi atau pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan agar tidak menyebabkan oversupply komoditas. 

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan saat ini kondisi kelebihan pasokan telah terjadi pada smelter yang menghasilkan ferronickel sebagai bahan untuk membuat stainless steel. 

"Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat oversupply dari sisi pasar dunia," kata Hendi dalam RDP dengan Komisi XII, Rabu (4/12/2024). 

Menurut dia, oversupply yang terjadi saat ini pada ferronickel memicu jatuhnya harga komoditas tersebut di pasar global. Alhasil, harga patokan saat ini tidak dapat memenuhi biaya produksi smelter. 

“Kami memohon dukungan kepada komisi XII karena yang mempunyai kuasa dalam memengaruhi tata niaga, tata kelola karena aspek regulasi tentunya komisi XII menjadi pengawas dan pembina sektor,” tuturnya. 

Di sisi lain, MIND ID juga meminta dukungan dalam hal pemenuhan pengembangan energi. Saat ini, dalam rangka pengembangan ke depan, pihaknya membutuhkan energi 5 gigawatt (GW). 

“Ini tidak ada dalam RUPTL sehingga kami mohon izin agar diberikan dukungan agar lebih leluasa menyediakan listrik untuk kebutuhan sendiri, karena kita akan membangun smelter-smelter,” tuturnya. 

Dalam catatan nya, dia juga meminta pemerintah agar mengelola tata niaga misalnya insentif importasi yang tidak diberikan kepada produk yang telah diproduksi dalam negeri.

Kemudian, pemberlakuan penetapan kuota produksi mineral kritis dan mineral strategis nasional oleh Menteri ESDM berdasarkan rekomendasi dari BUMN dan asosiasi pertambangan. 

Dalam hal ini, pihaknya menilai BUMN harus mendapatkan kuota yang dominan untuk memastikan stabilitas harga. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper