Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan skema perlindungan ekstra tambahan para anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal perikanan luar negeri. Hal ini dilakukan agar ABK memiliki daya saing dan terhindar dari kekerasan dan penipuan di luar negeri.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa skema ini terdiri dari peningkatan keterampilan ABK melalui balai-balai pelatihan KKP, pemetaan negara penyaluran ABK, serta sinkronisasi data ABK.
“Kami sudah siap menerima para calon-calon ABK yang akan bekerja di luar [negeri] secara profesional, kami akan didik melalui balai-balai pelatihan yang kami punya,” kata Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).
Trenggono mengatakan bahwa KKP akan memaksimalkan balai-balai pelatihan yang tersebar di Medan, Ambon, Tegal, Bitung, dan Sukamandi sebagai tempat pelatihan bagi calon ABK yang terdata akan bekerja di luar negeri. Di samping itu, calon ABK juga akan dibekali dengan pelatihan bahasa asing sesuai negara yang menjadi tujuan.
Dia meyakini, dengan keahlian yang dimiliki, ABK Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di dunia kerja dan dapat terhindar dari praktik kekerasan maupun penipuan yang sampai saat ini masih menimpa ABK Indonesia di luar negeri.
“Kami di KKP sering kena getah bahwa ada ABK Indonesia di luar yang kena masalah. Tapi sebetulnya kami tidak tahu berangkatnya seperti apa, kemampuannya apa, tapi kami yang kena,” ungkapnya.
Baca Juga
Adapun, sinergi ini dilakukan bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Sinergi dengan Badan P2MI ini juga membuka peluang bagi lulusan satuan pendidikan advokasi di bawah KKP untuk berkarier di luar negeri.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya bersama KKP akan membentuk satuan tugas (satgas), melakukan sinkronisasi data ABK, serta melakukan pemetaan negara-negara yang potensial menerima penyaluran ABK secara profesional.
Dia juga menjelaskan, sinergi dengan KKP ini sekaligus untuk menekan praktik pengiriman ABK ke luar negeri secara ilegal.
“Yang unprosedural itu rawan, banyak laporan yang dibuang di laut karena cekcok, dan sebagainya. Nah, ini yang ingin kami bereskan, sehingga semua terdata. Untuk itu kami akan membentuk satgas, memetakan negara-negara tujuan, dan tentunya mengintegrasikan data,” tandasnya.
