Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan penghematan berupa pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN paling sedikit 50% mulai 7 November 2024.
Dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tersebut Sri Mulyani tidak menjelaskan alasan maupun peruntukkan anggaran yang harus dipangkas. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata pun tak menjawab pertanyaan Bisnis soal penghematan tersebut.
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan edaran yang terbit atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyediakan dukungan anggaran pada pemerintahan baru.
"Ini transisi pemerintahan kan tidak mudah karena ada transisi kelembagaan baru. Kemudian ada juga nanti bagaimana APBN yang didesain tahun ini untuk tahun depan juga harus bisa support program-program prioritas Bapak Presiden," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/11/2024).
Susi menjelaskan arahan untuk efisiensi perjalanan dinas bukan hanya terjadi baru-baru ini, tetapi sudah beberapa kali diminta oleh bendahara negara sebelumnya.
Menurutnya, pemangkasan belanja perjalanan dinas yang dilakukan pada kuartal terakhir 2024 ini tidak akan berimbas pada kinerja belanja pemerintah karena bukan belanja barang modal yang dihemat.
Baca Juga
Sementara belanja pemerintah khususnya barang-barang modal yang umumnya dilakukan pada akhir tahun, akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi 2024.
"Perkembangan APBN ini akan menjadi satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan tadi mendorong keberhasilan program-program prioritas yang sudah dicanangkan Bapak Presiden," lanjut Susi.
Ekonom pun melihat langkah yang Prabowo ambil untuk meminta penghematan sebagai rencana carryover anggaran untuk tahun depan, mengingat kebutuhan belanja yang semakin besar.
Di sisi lain, saat ini jumlah kementerian dan lembaga bertambah begitu pula terhadap jumlah menteri dan wakil menteri yang berada di Kabinet Merah Putih.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal merasa tak heran apabila pemerintah mencari sumber pembiayaan untuk belanja pegawai dan lembaga tersebut, sekalipun mengutak-atik anggaran yang tersisa di APBN.
"Ini bentuk efisiensi untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, belum lagi bicara program baru di pemerintah Prabowo. Belum lagi program-program lama seperti BPJS," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).
Dalam pembentukan APBN 2025, Kementerian Keuangan sibuk meramu porsi belanja yang senilai Rp3.621,3 triliun agar sesuai dengan program Prabowo. Seperti halnya program Quick Win yang akan memakan anggaran senilai Rp121 triliun.
Meski sudah diatur sedemikian rupa, bahkan mengambil porsi anggaran nonK/L seperti cadangan pendidikan, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan APBN 2025 masih kurang Rp300 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah.
"2025 itu pertumbuhan [ekonomi] minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncataan untuk ngejar 6%—7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun," ungkapnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).
