Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengawali era pemerintahan baru dengan melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025.
Sri Mulyani menuturkan hal tersebut dilakukan sejalan dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada Kabinet Merat Putih yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (23/10/2024).
Oleh karena itu, dirinya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Bendahara Negara menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Kemenpan-RB akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.
“Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah hadir. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.
Baca Juga
Adapun, kegiatan ini menjadi penting dilakukan dalam rangka menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional. Dalam kegiatan itu pula, turut menjadi pembahasan yakni penataan Barang Milik Negara K/L.
Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah kementerian koordinator mengalami perubahan dari sebelumnya empat, kini menjadi tujuh. Sementara secara total, jumlah kementerian kini semakin gemuk dari 34 menjadi 48 kementerian.
Belum lagi, adanya tambahan lembaga dan badan lainnya yang baru ditetapkan pada hari kemarin.
Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,87 triliun.
Dalam APBN tersebut, Sri Mulyani baru mengalokasikan anggaran untuk 86 K/L, termasuk yang terbaru Badan Gizi Nasional. Sementara badan lainnya belum mendapatkan jatah anggaran.
Berbeda dengan DPR dan MPR, Sri Mulyani lebih dahulu mengungkapkan telah menyiapkan tambahan anggaran untuk lembaga negara tersebut senilai Rp4,87 triliun.
“Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ,” tutur Sri Mulyani di DPR pada September lalu.
