Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui hilirisasi nikel masih berdampak buruk bagi masyarakat sekitar industri. Hal itu dia sampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).
Mulanya, Bahlil menuturkan, nilai ekspor dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara cukup baik. Ia mencatat nilai ekspor nikel di dua wilayah itu sebelum hilirisasi atau 2017 hanya mencapai US$3,3 miliar.
Setelah hilirisasi atau pada 2023, nilai ekspor nikel melonjak menjadi US$34 miliar. Namun, dampak hilirisasi pada lingkungan dan masyarakat masih buruk. Bahlil mengatakan, masyarakat terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.
"Saya harus menyampaikan di forum terhormat ini. Kesehatan, ISPA di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali [mencapai] 54% itu kena semua," ucap Bahlil.
Sedangkan untuk angka ISPA di Halmahera, Bahlil tak memerinci. Dia hanya menyebut angka ISPA di wilayah itu lebih baik daripada di Morowali.
Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.
Baca Juga
"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.
Namun, Bahlil mohon maklum atas dampak buruk itu. Dia berdalih itu terjadi karena hilirisasi adalah program baru. Karena itu, pemerintah belum punya pengalaman.
Kendati demikian, ketua umum Partai Golkar itu mengatakan hilirisasi tetap merupakan langkah baik yang diambil pemerintah.
"Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali dan kita akan melakukan perbaikan," tutur Bahlil.
Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menggelar acara Sidang Terbuka Promosi Doktor Bahlil.
Hasil penelitian yang dilakukan Bahlil dalam studi doktoral bidang Kajian Strategis Global itu menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
Adapun, Bahlil dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi.
Kedua, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah. Ketiga, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Keempat, kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
