Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta Indonesia untuk tetap mempersiapkan diri dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Undang-undang Anti Deforestasi Eropa (European Union Deforestation-Free Regulations/EUDR), meski Uni Eropa mengusulkan untuk menunda penerapan kebijakan ini.
Selain mempersiapkan diri untuk menghadapi EUDR, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi agar regulasi itu dibatalkan lantaran merugikan Indonesia.
“Bukan berarti menolak itu dengan tinggal diam, kita mempersiapkan diri, menyesuaikan untuk bisa mengikuti apa itu EUDR, yang dipersyaratkan EUDR, yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya,” kata Dyna di sela-sela agenda Trade Expo Indonesia, dikutip Kamis (10/10/2024).
Sementara itu, untuk membenahi ekosistem kelapa sawit nasional, Indonesia tengah mempersiapkan dan membangun dashboard nasional. Dyna juga menyebut, Indonesia juga sudah bersiap untuk melakukan green campaign terhadap minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
Menurutnya, CPO bukanlah komoditas berbahaya dan tidak ada deforestasi. Dia menuturkan, CPO merupakan produk yang cukup efektif dan efisien dibanding produk minyak organik lainnya.
“Karena kenapa? Karena dia tidak sekali menghasilkan, selesai. Kalau yang lain, produk-produk dari agrikultura yang lain, selain CPO itu dia ditanam, dipanen sekali, selesai. Dia harus pembibitan lagi, menanam lagi,” tuturnya.
Baca Juga
Dari sisi kandungan, Dyna menyebut bahwa kandungan CPO lebih baik dibanding minyak lainnya. Hanya saja, Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara yang memberikan black campaign terhadap CPO.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penelitian terhadap CPO untuk memerangi black campaign, sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengurangi deforestasi.
Dalam catatan Bisnis, Komisi Eropa atau The European Commission mengumumkan rencananya untuk menunda pelaksanaan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi selama 1 tahun.
Keputusan ini diambil usai mendengar seruan dari industri dan pemerintah di seluruh dunia. Reuters dalam laporannya mengatakan, kebijakan ini awalnya dipuji sebagai tonggak penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim.
Namun, negara-negara dan industri seperti Brasil hingga Malaysia mengatakan regulasi tersebut bersifat proteksionis dan dapat mengakibatkan jutaan petani miskin skala kecil tersingkir dari pasar UE.
Selain itu, muncul peringatan luas dari industri bahwa regulasi itu akan mengganggu rantai pasokan Uni Eropa dan menaikkan harga barang. Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE meminta Brussels pada Maret lalu untuk mengurangi dan mungkin menangguhkan undang-undang tersebut.
Menurut mereka, undang-undang tersebut akan merugikan para petani di blok tersebut, yang akan dilarang mengekspor produk yang ditanam di lahan yang mengalami deforestasi.
Dengan adanya usulan penundaan tersebut, produsen pertanian industri punya waktu hingga Desember 2025 untuk mempersiapkan undang-undang tersebut dan produsen kecil punya waktu hingga 30 Juni 2026. Proposal tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari parlemen eropa hingga Dewan UE.
“Mengingat karakter baru EUDR, kalender yang cepat, dan beragamnya pemangku kepentingan internasional yang terlibat, Komisi menganggap bahwa waktu tambahan 12 bulan untuk menerapkan sistem secara bertahap merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung operator di seluruh dunia dalam mengamankan implementasi yang lancar sejak awal,” kata Komisi Eropa dalam pengumumannya.
