Program Makan Bergizi Gratis Perlu Rp400 Triliun, Dari Mana Uangnya?

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mengungkapkan program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) akan menghabiskan sekitar Rp400 triliun per tahun apabila sudah berjalan secara penuh. Dari mana sumber anggaran tersebut?

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan merincikan, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan menyatakan program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai pada Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak langsung membutuhkan Rp400 triliun pada tahun depan.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Oleh sebab itu, Dadan meyakini anggaran Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada tahun depan masih bisa menjalankan program MBG tersebut.

Sumber Dana Rp400 Triliun

Sebagai perbandingan, anggaran Rp400 triliun untuk program MBG setara dengan anggaran belanja infrastruktur dan hampir menyamai anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Dalam APBN 2025 misalnya, anggaran belanja infrastruktur ditetapkan sebesar Rp400,3 triliun dan program perlinsos sebesar Rp504,7 triliun.

Kendati demikian, Dadan Hindayana belum merincikan sumber dana Rp400 triliun untuk program MBG itu nantinya apabila sudah beroperasi secara penuh.

Hanya saja, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno sempat menyampaikan pemerintah akan berusaha mengerek penerimaan negara dan pangkas subsidi BBM untuk mencukupi kebutuhan anggaran program MBG.

Terkait penerimaan negara, Eddy menyatakan pemerintahan Prabowo nantinya akan mencoba memaksimalkan pemungutan pajak. Pasalnya, rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih menjadi salah satu yang terendah di Asia Tenggara. 

Dia mencontohkan, saat ini posisi tax ratio Indonesia di angka 10% sedangkan negara tetangga seperti Malaysia hingga Thailand telah mencapai di rentang 12% hingga 16%. 

“Pemerintah juga harus menutup celah-celah dalam pengumpulan pajaknya untuk menghasilkan lebih banyak pemasukan,” ungkapnya dalam wawancara khusus bersama Bloomberg Television, dikutip Jumat (16/2/2024). 

Bukan hanya memaksimalkan penerimaan negara, Eddy mengungkapkan Prabowo turut akan memangkas subsidi energi termasuk BBM untuk mendanai program makan siang gratis senilai Rp400 triliun. 

“Kami akan membiayai program ini [makan siang gratis] dengan memangkas subsidi yang tidak dibutuhkan,” tuturnya. 

Elite Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, saat ini 80% subsidi yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Menurutnya, 80% dari total anggaran subsidi energi atau sekitar Rp280 triliun mengalir ke masyarakat kelas menengah hingga atas. 

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) alm. Faisal Basri juga sempat menyoroti anggaran program MBG.

Faisal menghubungkannya dengan besaran anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' dalam RAPBN 2025 yaitu senilai Rp631,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 27% dari total anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693.184,2 triliun.

Padahal, sambungnya, alokasi anggaran untuk belanja lain-lain tidak lebih dari 5% dari total belanja pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila pembiayaan program MBG juga akan mengambil dari alokasi anggaran belanja lain-lain.

"Tinggal relokasi saja," katanya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).