Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cerita Basuki 10 Tahun Jadi Menteri Jokowi: Saya Nggak Pernah Minta Uang

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menceritakan pengalamannya selama 10 tahun melaksanakan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menceritakan pengalamannya selama 10 tahun melaksanakan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PUPR Basuki mengatakan dalam pembangunan infrastruktur selama 10 tahun belakangan ini, dirinya tidak pernah mendapatkan hambatan yang terlalu berat, termasuk dari segi pembiayaan. Pasalnya, program tersebut sudah menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi.

Bahkan dia mengaku tidak pernah meminta uang untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur.

"Seperti yang sering saya bilang, saya nggak pernah minta uang [untuk infrastruktur], karena yang minta Presidennya langsung, yang merintah kepada Menteri Keuangan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat (4/10/2024).

Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa kementerian beberapa kali mendapatkan penugasan langsung dari presiden untuk menjalankan sejumlah program. Misalnya, program perbaikan jalan daerah yang diatur dalam Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Bahkan nanti 2025, yang renovasi sekolah pun sudah dilimpahkan ke PU, sebesar Rp20 triliun. Jadi, buat saya, isu pembiayaan [infrastruktur] untuk APBN itu bukan kendala selama pembangunan infrastruktur 10 tahun yang lalu," ujarnya.

Dia pun menjelaskan alasan pemerintahan Jokowi jor-joran membangun proyek infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.

"Jadi, saya kira apa yang kita lakukan selama 10 tahun belakangan itu baru mengejar ketertinggalan untuk kebutuhan infrastruktur kita," jelas Basuki.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depannya tetap membutuhkan dukungan investasi dari BUMN dan swasta.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan BUMN, imbuhnya, dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Dia mengatakan meski sudah banyak proyek infrastruktur yang berhasil terbangun. Namun, capaian tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan negara lain.

Basuki memberi contoh bahwa Indonesia saat ini telah memiliki 61 bendungan, tetapi Korea Selatan dan China memiliki lebih banyak bendungan. Dia menyebut Korea Selatan memiliki 19.000 bendungan, sedangkan China punya 98.000 bendungan.

"Pembangunan bendungan itu masih diperlukan banyak sekali. Sekarang ini kelihatannya membangun 61 [bendungan], tapi itu belum apa-apanya dibandingkan dengan negara lain," ujarnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper