Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menambah pasokan Surat Berharga Negara (SBN) pada akhir tahun untuk memenuhi kebutuhan dana jumbo pada tahun depan. Simak potensinya berikut ini.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan bahwa penguatan pasar surat utang membawa kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Jadi, sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk prefunding APBN 2025, yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” jelas Riko dalam Media Gathering APBN 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).
Dia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV/2024. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.
Artikel tentang tambahan pasokan SBN menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (1/10/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Desakan Pengembang Tambahan Kuota Rumah Subsidi Segera Direalisasikan
Kalangan pengembang rumah subsidi berharap pemerintah dapat segera mencairkan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.
Rencana pemerintah akan menambah kuota FLPP per 1 September sebanyak 34.000 unit sehingga total pembiayaan rumah subsidi di sepanjang tahun ini mencapai 200.000 unit. Namun hingga kini, belum terealisasi penambahan kuota FLPP.
Sebelumnya, anggaran untuk merumahkan rakyat khususnya MBR dengan skema FLPP yang tahun ini hanya sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai 166.000 unit rumah.
Di tahun lalu, anggaran FLPP mencapai Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.
Memperkuat Daya Pikat Produk Mainan dengan Kawasan Berikat
PT Wai Hing Industrial Indonesia adalah penerima izin kawasan berikat produk mainan pertama di Jawa Timur pada 2024. Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II resmi memberikan fasilitas tersebut pada Selasa (24/9/2024).
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Agus Sudarmadi mengatakan bahwa izin kawasan berikat kepada PT Wai Hing Industrial Indonesia diberikan setelah perusahaan yang memiliki pabrik di Ngawi, Jawa Timur, tersebut memaparkan proses bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan.
"Pemberian izin kawasan berikat ini menjadi wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance," ujar Agus Sudarmadi.
Kawasan berikat merupakan fasilitas kemudahan fiskal dan prosedural yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Melalui fasilitas ini, pelaku usaha kawasan berikat mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PPN dan PPh pasal 22 impor).
Menimbang Cuan Tambahan Pasokan SBN Akhir Tahun
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa aksi penerbitan SBN pada akhir tahun ini akan menambah pasokan di pasar.
“Hal ini mungkin berdampak pada peningkatan yield karena adanya tekanan tambahan supply, terutama jika permintaan dari investor tidak seimbang,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/9/2024).
Namun, dia berujar bahwa aktivitas penggalangan dana bisa membawa cuan bila didukung oleh likuiditas pasar yang kokoh yang ditandai dengan permintaan solid para pemodal.
Dia pun menyebut penerbitan pada akhir tahun bisa membantu menyeimbangkan kondisi pasar surat utang bila dilakukan pada waktu yang tepat. Sebagai gambaran, dia berujar pasar surat utang lebih volatil pada akhir tahun.
Memasifkan Hunian Ramah Lingkungan Terjangkau Bagi Generasi Muda
Dalam beberapa tahun terakhir, kalangan pengembang properti masif membangun kawasan hunian ramah lingkungan. Hal ini seiring peningkatan kesadaran konsumen terhadap properti ramah lingkungan dan juga upaya sektor properti untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim.
Terlebih, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau bahkan lebih cepat. Upaya itu perlu ditindaklanjuti pemangku kepentingan termasuk pengembang dalam menekan emisi karbon.
Berdasarkan data Green Building Council Indonesia (GBCI), proses konstruksi sebuah bangunan mengkonsumsi 35% energi dan 12% air, menghasilkan 25% sampah serta mengeluarkan 39% emisi gas rumah kaca. Setelah pembangunan selesai, operasionalisasi bangunan bertingkat itu berkontribusi tiga besar teratas produksi emisi karbondioksida (CO2).
Konsep bangunan hijau berperan sentral dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup penghuni bangunan. Bangunan hijau berkontribusi besar dalam mengurangi emisi karbon melalui penerapan desain ramah lingkungan dan material konstruksi yang berkelanjutan jangka panjang.
Tangan-tangan Influencer Pada Peredaran Kosmetik Ilegal
Peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia kian masif didukung oleh promosi sejumlah pendengung di media sosial atau influencer. Ancaman iritasi hingga kanker menghantui para korban.
Satuan Tugas Barang Impor Ilegal telah mengamankan 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetik impor ilegal senilai Rp11,44 miliar.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal di berbagai wilayah Indonesia sejak Juli hingga September 2024.
Produk kosmetik merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang menjadi fokus pengawasan satgas impor ilegal. Para pelaku usaha dalam negeri mengaku kewalahan menghadapi serbuan produk-produk yang datang yang tanpa izin BPOM dan instansi terkait lainnya.
