Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme kepemimpinan dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disebut dapat berujung pada perlambatan iklim bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan Kadin seharusnya menjadi wadah yang mewakili kepentingan pelaku usaha. Namun, dia melihat seringkali Kadin dapat mengakses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
"Pada kenyataannya, seringkali kan Kadin memang diasosiasikan bukan hanya sebagai kumpulan para pengusaha, tapi yang memiliki juga akses terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan, pengambilan keputusan politik, dekat dengan orang-orang politik juga," kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).
Dalam hal ini, Faisal juga menyebut kisruh Kadin indonesia merupakan konflik kepentingan antara pebisnis dan pengambil keputusan, yakni pemerintah. Kondisi ini disebut tidak baik untuk demokrasi dan perekonomian nasional.
"Jadinya tidak jelas batas antara kepentingan pelaku usaha dan pengambil keputusan politik, padahal itu dibutuhkan penyeimbang antara kedua kepentingan besar tersebut," tuturnya.
Dia menyontohkan negara-negara Asia Timur yang sukses membangun ekonomi karena adanya keselarasan antara pelaku usaha dan pemerintah, tapi tetap memberi batasan jelas terhadap kepentingan masing-masing.
Baca Juga
Sementara, Faisal menyoroti di Indonesia seringkali batasan-batasan tersebut menjadi blur atau kabur. Sebab, ada kepentingan politik di satu sisi sebagai pebisnis, dan di sisi lain juga mempengaruhi pengambilan keputusan.
"Ini tentu saja tidak baik ya, sehingga itu sebabnya makanya Kunio Yoshihara menggambarkan bahwa sistem politik di Indonesia atau kapitalisme, sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang kapitalisme, tapi ersatz capitalisme," jelasnya.
Untuk diketahui, ersatz capitalisme menggambarkan kondisi batas-batas antara pelaku usaha dengan pengambil bisnis yang tidak jelas, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena terdapat konflik kepentingan.
Tak hanya itu, seringkali pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, dan kepentingan bisnis oleh asosiasi tertentu juga tidak murni merepresentasikan kepentingan para pelaku usaha pada umumnya.
"Ini yang semestinya menjadi catatan untuk diperbaiki ke depan siapapun pemimpin Kadin berikutnya, karena jika itu masih terjadi sampai dengan saat sekarang, akan mengurangi kepercayaan para pelaku usaha dan pelaku pasar terhadap institusi Kadin," terangnya.
Di sisi lain, bagi pengambilan keputusan politik atau pemerintah juga tidak ada penyeimbang dari asosiasi bisnis lainnya, karena Kadin merupakan organisasi pelaku usaha terbesar di Indonesia.
"Jadi sayang kalau kemudian organisasi bisnis yang terbesar ini tidak secara maksimal menyuarakan kepentingan para pelaku usaha begitu," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.
Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.
