Bisnis.com, JAKARTA - Proyek pembangunan rumah susun (rusun) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di lelang ulang.
Mengutip laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, lelang ulang proyek rusun TNI senilai Rp877,85 miliar itu dilakukan lantaran tidak terpenuhinya kualifikasi dokumen administrasi.
"Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya," jelas Kementerian PUPR dalam LPSE, dikutip Senin (9/9/2024).
Dalam penjelasannya, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi para kontraktor untuk mengikuti lelang tersebut. Di antaranya kualifikasi administrasi legalitas yang mencakup pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga bersedia untuk mengikatkan diri pada kontrak.
Sementara itu, persyaratan kualifikasi teknis yang harus dipenuhi mencakup badan usaha memiliki pengalaman di bidang konstruksi minimal 4 tahun hingga memiliki sertifikat manajemen mutu dan manajemen lingkungan, serta lainnya.
Dalam uraian singkat yang tercantum, proyek hunian vertikal 4 tower TNI itu akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Juga
Adapun, anggaran pembangunan rusun TNI di IKN ini akan bersumber dari APBN yang dialokasikan ke dalam pagu Kementerian PUPR dan akan dilaksanakan melalui sistem multiyears contract (MYC) tahun anggaran 2024 - 2025.
Sebagai informasi, saat ini Kementerian PUPR tengah membangun 47 rusun ASN di IKN yang dibidik rampung konstruksinya pada akhir tahun ini.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan hingga Oktober nanti sebanyak 21 rusun ASN akan rampung.
“Sekarang baru sekitar 12 [rusun yang rampung] nah tapi bulan September - Oktober ini [yang selesai bertambah menjadi] 21 tower,” jelasnya.
Sementara sisanya, yakni sebanyak 26 rusun akan dikebut pembangunannya selama periode November hingga Desember 2024.
