Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kode Keras Menhub Soal Calon Pengelola Bandara Komodo, Korea Selatan?

Menhub Budi Karya menjelaskan pihaknya akan mendatangkan investor dari luar untuk mengembangkan Bandara Komodo, salah satunya dari Korea Selatan (Korsel)
Situasi Bandara Komodo pada KTT ke-42 Asean 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/5/2023). JIBI/Bisnis-Erta Darwati
Situasi Bandara Komodo pada KTT ke-42 Asean 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/5/2023). JIBI/Bisnis-Erta Darwati

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan pihaknya akan mendatangkan investor dari luar untuk mengembangkan Bandara Komodo Labuan Bajo, salah satunya dari Korea Selatan. 

Budi Karya mengatakan saat ini pembangunan Bandara Komodo hanya untuk terminal dalam negeri, untuk terminal luar negeri belum dilakukan. Adapun operasional untuk luar negeri telah dibuka namun terbatas. 

“Jadi kalau kita sudah butuh membangun lagi tapi anggaran pemerintah tidak ada maka kita menggandeng swasta. Tapi nanti yg akan datang investor luar untuk mengembangkan [Bandara Komodo],” kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/9/2024). 

Saat dikonfirmasi kembali mengenai salah satu calon investor tersebut adalah Korea Selatan, Budi Karya membenarkannya. 

"Iya [investor yang akan datang dari Korea Selatan]," ujarnya. 

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Bandara Komodo harusnya dikelola Singapura periode 2019-2020, namun tidak diketahui kelanjutannya setelah adanya pandemi hingga saat ini.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono menjelaskan Korea Selatan melalui Incheon International Airport Corporation (IIAC) berminat menjadi pengelola Bandara Komodo. 

Sampai saat ini, Bandara Internasional Komodo masih dikelola UPBU yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. UPBU biasanya mengelola pelayanan jasa penerbangan dan jasa bandara yang belum diusahakan secara komersial.

“Terakhir ini yang berminat Korea. Sampai ini saya sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan hanya menunggu kebijakan dari atas saja," kata dia. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Artha Adventy
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper