Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Rosan Minta Tambah Anggaran 2025 ke Sri Mulyani, Buat Apa?

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani meminta tambahan anggaran pada 2025 sebesar Rp889 miliar.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/7/2023) - Bisnis/Lukman Nur Hakim
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/7/2023) - Bisnis/Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, mengungkapkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp889 miliar pada 2025. 

Dalam rapat kerja (Raker) perdana yang dihadirinya bersama dengan Komisi VI DPR RI, dukungan tambahan anggaran itu diperlukan guna merealisasikan target investasi yang meningkat menjadi Rp1.905 triliun.

“Tentunya kami mohon selalu dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat komisi VI untuk dapat memperjuangkan penambahan anggaran 2025, mengingat target meningkat, harapannya juga anggaran kami meningkat, karena target meningkat signifikan,” kata Rosan dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Untuk diketahui, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Angka itu masih di bawah rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp1,57 triliun atau hanya sebesar 43,39% dari total kebutuhan anggaran.

Sementara itu, dibandingkan dengan pagu anggaran 2024, alokasi anggaran kementerian yang baru saja dinahkodai Rosan itu susut 44,53% sebesar Rp1,23 triliun.

Bila tak dilakukan penambahan, kata Rosan, hanya cukup untuk membiayai kegiatan rutin, belanja gaji, operasional kantor. Sementara itu, untuk mencapai target investasi hingga pelaksanaan hilirisasi disebut tidak akan berjalan dengan efektif.

“Karena tidak didukung anggaran yang cukup, ini akan menimbulkan konsekuensi. Terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan konsolidasi perencanaan, hiliriasi, promosi penanaman modal, termasuk ini akan berpengaruh terhadap 9 IPC kita di luar negeri, karena ini akan menjadikan tidak efektif dan efisien,” pungkasnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh mantan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pada 11 Juni 2024 lalu. Dirinya merasa bingung dengan langkah yang diambil oleh pemerintah terkait penurunan anggaran bagi kementeriannya. 

Pasalnya, teori ekonomi yang dipakai pemerintah dalam menentukan pagu indikasi anggaran 2025 bagi Kementerian yang dipimpinnya tidak pernah dirinya tahu sampai saat ini.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper