Bisnis.com, MANGUPURA - Proses transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia secara bertahap disebut menghemat anggaran subsidi BBM sekitar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu upaya transisi energi yang dilakukan mencakup penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Dia menuturkan, PLTU Suralaya merupakan salah satu penyumbang porsi polusi udara yang cukup besar.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan standar emisi karbon kepada para pelaku industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Luhut mengatakan, penggunaan EV di Indonesia, baik mobil maupun motor, akan terus ditingkatkan ke depannya. Dia menuturkan, kebijakan-kebijakan ini dapat menghemat anggaran yang dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dia menyebut, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi sekitar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun per tahunnya.
"Kalau kita lakukan secara bertahap dalam satu tahun ke depan, saya kira bisa hemat sekitar Rp45 triliun sampai Rp90 triliun per tahun. Itu angka yang sangat besar, kita bisa gunakan untuk kepentingan lain lagi ke depan,” ujar Luhut dalam acara High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).
Baca Juga
Lebih lanjut, Luhut juga mengungkap pengembangan BBM rendah sulfur juga masih terus dilakukan. Luhut menuturkan, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tingkat polusi, terutama di wilayah Jakarta.
Luhut mengatakan, masalah polusi udara ini juga menimbulkan dampak dari sisi anggaran pemerintah. Dia menyebut, selama ini pemerintah harus mengeluarkan dana untuk biaya berobat masyarakat sebesar Rp38 triliun yang dipicu oleh polusi udara.
Sebelumnya, pemerintah mengurangi kuota volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, dalam RAPBN 2025, volume BBM bersubsidi dipatok sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau menurun dibandingkan volume pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.
“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Bahlil.
