Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal bahwa tak lama lagi kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar akan diperketat agar penyaluran komoditas tersebut tepat sasaran. Sejalan dengan rencana ini, pemerintah mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam RAPBN tahun pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto tersebut, volume BBM bersubsidi dialokasikan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau turun dibandingkan alokasi pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.
“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).
Bahlil menyampaikan, setelah dilakukannya kajian dan evaluasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah merasa perlu untuk mengatur penyaluran BBM subsidi agar bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah.
“Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” tutur Bahlil.
Adapun, total kuota BBM subsidi sebanyak 19,41 juta kiloliter dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua, yaitu volume minyak tanah dan volume minyak solar.
Baca Juga
Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kiloliter atau turun dibanding volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kiloliter.
Untuk volume minyak solar, dalam RAPBN 2025 solar dipatok sebesar 18,89 juta kiloliter. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 19 juta kiloliter.
Dengan penyaluran subsidi tepat sasaran, kata Bahlil, diharapkan anggaran subsidi BBM dapat ditekan. Penghematan anggaran negara tersebut dapat dialokasikan untuk program negara yang bersifat prioritas.
“Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas ya,” ucap Bahlil.
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi
Bahlil membenarkan bahwa pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.
Bahlil menuturkan, saat ini aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.
“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).
“Permen, ya Permen,” tegas Bahlil.
.jpg?w=300&h=221)
