Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kontraksi Manufaktur RI Memburuk, Ekonom: Ini Sinyal Waspada

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat kembali terkontraksinya PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 perlu menjadi perhatian serius.
Karyawan beraktivitas di salah satu pabrik di Jawa Barat. Bisnis/Bisnis
Karyawan beraktivitas di salah satu pabrik di Jawa Barat. Bisnis/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang kembali terkontraksi ke level 48,9 pada Agustus 2024 perlu menjadi perhatian serius.

Adapun, dari data yang ditampilkan laporan terbaru S&P Global, Senin (2/9/2024), indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional bulan ini berada di level 48,9, turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, idealnya pada periode Agustus, PMI manufaktur seharusnya menguat yang didorong oleh aktivitas pelaku usaha yang meningkatkan pembelian bahan baku untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musiman jelang natal dan tahun baru. 

“Berarti penurunan PMI Manufaktur merupakan sinyal yang harus diwaspadai karena mencerminkan level confidences pelaku manufaktur dalam pembelian bahan baku,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Senin (2/9/2024).

Bhima menilai untuk mengatasi lesunya kinerja manufaktur, pemerintah perlu segera meluncurkan paket kebijakan pemulihan industri. Salah satunya, seperti menahan pelemahan daya beli dengan menunda kenaikan tarif PPN 12%.

Kemudian, memfokuskan pemberian insentif pajak ke industri padat karya, mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan industri atau infrastruktur logistik, dan membenahi pengawasan impor barang jadi.

Sebab, jika keadaan ini terus berlanjut, Bhima khawatir pertumbuhan ekonomi di atas 5% tahun ini sulit tercapai.

“Juga perlu dicatat 30% kontribusi penerimaan pajak berasal dari industri pengolahan. Bisa pengaruh ke capaian target penerimaan negara,” ujarnya.

Tak sampai situ, jelang transisi pemerintahan, Bhima mengharapkan presiden terpilih dapat memetakan para menteri dalam kabinet sesuai dengan kapasitasnya dan tidak banyak yang terafiliasi oleh partai politik.

“Di luar kebijakan teknis tentunya Prabowo perlu pastikan menteri pos ekonomi di isi oleh orang yang berkapasitas bukan dominan politisi,” ucap Bhima.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper