Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah, yang salah satunya turun akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Mulai dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah adalah dengan memastikan masyarakat dengan mudah mengakses jaminan sosial, diantaranya JKP.
“Kita punya program, Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2024).
Selain JKP, Ida menyebut bahwa masyarakat yang ter-PHK juga dapat menggunakan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk kondisi darurat.
Di luar itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut bahwa Kemenaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja, yakni Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di mana pemerintah melalui program ini mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha.
“Kita lagi dorong agar mereka yang memilih untuk menjadi pelaku usaha, wiraswasta, itu diperlebar ruangnya,” ujarnya.
Baca Juga
Kemnaker pada tahun ini memberikan kesempatan kepada 142.000 calon wirausahawan untuk terlibat dalam program TKM. Ida menyebut, pemerintah akan memberikan program TKM lanjutan jika para peserta mampu merekrut tenaga kerja baru.
Melalui program ini, Ida mengharapkan agar penurunan jumlah penduduk kelas menengah dapat dicegah, bahkan dapat meningkat.
“Ini adalah salah satu upaya kita agar jangan sampai kelas menengah ini turun kelas, malah justru naik kelas,” pungkasnya.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024 memperkirakan lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia turun kasta sejak 2018. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.
LPEM FEB UI mengklasifikasikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau renta di masa depan, menurut konsumsinya saat ini, sesuai kategori World Bank (Bank Dunia).
Merujuk definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Namun setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.
“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” kata laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).
Daya beli kelas menengah juga mengalami penurunan sejak 2018. LPEM UI menyebut, porsi konsumsi kelas menengah pada 2018 mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Tanah Air.
Lalu di 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Padahal, laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebut kelas menengah memiliki peran penting terhadap penerimaan negara, di mana kelompok ini berkontribusi 50,7% dari penerimaan negara.
“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” demikian bunyi laporan tersebut.
