Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp61,31 triliun. Anggaran ini termasuk kebutuhan tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan, usulan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan melalui Surat Menteri PUPR tanggal 8 Agustus 2024, untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam surat tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan anggaran 2025 sebesar Rp136 triliun.
“Saat ini pagu anggaran 2025 Rp75 triliun, sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).
Lebih lanjut, Basuki menyampaikan, kebutuhan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp18,9 triliun demi mendukung ketahanan pangan dan energi dalam hal ini penyelesaian bendungan on going dan rencana bendungan baru, pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan bendungan.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, serta pengadaan tanah non-PSN.
Kemudian, anggaran sebesar Rp22,19 triliun akan dipakai untuk Bina Marga. Secara terperinci, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan, penyelesaian IKN, pembangunan jembatan gantung, dan pembangunan infrastruktur DOB Papua.
Baca Juga
Terkait infrastruktur DOB Papua, Basuki menyebut bahwa pembangunan baru akan mulai dilakukan pada akhir 2024 sehingga masih memerlukan lebih banyak infrastruktur untuk DOB Papua.
Lebih lanjut, anggaran sebanyak Rp12,72 triliun dialokasikan untuk Cipta Karya. Dalam paparan yang disampaikan Basuki, anggaran tersebut dialokasikan untuk melanjutkan proyek IKN seperti pembangunan kantor Kemenko, OIK, Kementerian PUPR, sekolah dan puskesmas.
Lalu, pembangunan SPAM, sarpras perguruan tinggi, pembangunan dan renovasi sarpras olahraga, pasar, penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah, hingga penataan kawasan permukiman.
Selanjutnya, anggaran sebanyak Rp7,51 triliun dialokasikan untuk perumahan, dengan perincian untuk penyelesaian IKN, pembangunan rumah susu, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan PSU bidang perumahan.
Untuk diketahui, Kementerian PUPR mendapat pagu indikatif anggaran 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Perincian rencana kegiatan Kementerian PUPR 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp26,53 triliun, bidang Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun, kegiatan prioritas bidang Cipta Karya sebesar Rp10,48 triliun, dan bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun.
Pagu anggaran 2025 tersebut susut sebesar 50,5% dibandingkan dengan pagu anggaran Kementerian PUPR 2024 sebesar Rp149,74 triliun.
