Bisnis.com, JAKARTA – Kurator pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Ridwan Kamil memastikan pembangunan IKN akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan seksama. Hal itu dilakukan lantaran IKN akan menjadi wajah baru Indonesia.
Dia menyebut, IKN juga menjadi salah satu wilayah yang menjadi keputusan politik paling mahal saat ini. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN saja membutuhkan dana mencapai Rp466 triliun.
“Nusantara itu ibu kota yang sudah diputuskan oleh keputusan politik paling mahal di negeri ini. Jadi, kalau sudah didesain dari nol, terus jelek, rugi dan wajah kita kan berantakan,” tuturnya dalam Indonesia Net Zero Summit di XXI Djakarta Theatre Ballroom, Sabtu (24/8/2024).
Ridwan memastikan IKN akan menjadi sarana pemerintah berpartisipasi dalam mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060. Sementara itu, ibu kota baru itu menargetkan akan mencapai net zero emission pada 2045.
Mewujudkan hal itu, Ridwan menegaskan bahwa mobilisasi masyarakat di IKN akan difasilitasi dengan menggunakan kendaraan berbasis listrik saja.
“Sumber energinya hanya ada dari angin dan matahari, di sana di desain EV [electric vehicle] only city, jadi mobil bensin harus parkir di pinggir kota baru ke kotanya bergerak dengan namanya EV,” tambahnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Chief Urban Mobility OIKN Resdiansyah menjelaskan bahwa nantinya skema transportasi di IKN sebesar 80%-nya akan bertumpu pada transportasi publik, sementara sisanya yakni 20% merupakan porsi maksimal kendaraan pribadi yang dapat melintas di IKN.
"IKN dibangun dengan konsep ten minutes city dan kita pastikan itu active mobility seperti walking, cycling, public transport yang diutamakan," jelasnya.
Kemudian, guna mencapai target IKN mencapai net zero emission pada 2045, kendaraan yang melintas di IKN akan secara bertahap akan diarahkan untuk sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik.
"Fully EV-nya di 2045. Masa transisi kita coba dulu di KIPP, yang very zero net carbon, tidak ada kendaraan bensin. Nanti pelan-pelan meluas. Itu sedang kita revisi untuk Perpres 63-nya sedang kita lakukan," pungkasnya.
