Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menyetujui rencana pengembangan atau plan of development (PoD) tiga lapangan migas di tiga wilayah kerja wilayah Selat Makassar.
Ketiganya adalah Lapangan Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. Keputusan ini tercantum dalam Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024.
Keputusan ini merupakan jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomor SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas produksi di Tanah Air.
Ulasan tentang persetujuan PoD tiga lapangan migas menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (24/8/2024):
Segmen UMKM Melempem Kala Intermediasi Terakselerasi
Rapor penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat pada awal paruh kedua. Hal itu kontras dengan kinerja intermediasi secara total yang melanjutkan laju pertumbuhannya.
Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), total penyaluran kredit kepada UMKM pada Juli 2024 mencapai Rp1.375,5 triliun atau tumbuh sebesar 5,1% secara tahunan alias year-on-year YoY. Kendati tumbuh melambat secara tahunan, penyaluran kredit UMKM pada Juli 2024 terkontraksi karena lebih rendah dari realisasi pada Juni 2024, Rp1.376,6 triliun.
Kondisi ini kontras dengan realisasi penyaluran kredit yang tumbuh 12,4% YoY pada periode yang sama. Pertumbuhan ini naik tipis dari realisasi pada Juni 2024 sebesar 12,36% YoY.
Tenaga Baru Lapangan Migas Selat Makassar
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, PoD tiga lapangan migas di tiga wilayah kerja wilayah Selat Makassar juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi.
SKK Migas turut membantu mempercepat penyelesaian PoD sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya dengan mempercepat proses di industri hulu migas.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045.
Kabar Terbaru Rencana Merger BUMN Karya Bakal Rampung Tahun Ini
Rencana merger atau penggabungan BUMN Karya yakni PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dikabarkan telah mendapatkan restu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengejar proses konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor karya agar dapat terealisasi pada tahun ini.
Adapun, Kementerian BUMN hendak melebur tujuh BUMN karya menjadi tiga perusahaan. Targetnya pada tahun ini konsolidasi PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam satu holding dapat rampung. Adapun PT Hutama Karya akan berperan sebagai induk dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebagai anak.
Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan saat ini rencana peleburan Hutama Karya dan Waskita Karya tengah mencari waktu kesepakatan bersama Kementerian PUPR. Namun demikian, rencana merger tersebut telah disepakati oleh kementerian terkait yaitu, Kementerian PUPR. Nantinya, HK akan berperan sebagai induk dari Waskita.
Seberapa Penting Badan Haji di Indonesia?
Usulan pembentukan Badan Haji di Indonesia mulai bergaung di publik setelah muncul dugaan penyelewengan kuota haji khusus pada 2024.
Usulan itu diungkapkan Pengamat Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Ade Marfuddin. Pembentukan badan di luar Kementerian Agama ini dipandang perlu untuk mengatasi masalah tahunan terkait haji.
Nantinya, Badan Haji akan bersifat independen dengan berada di bawah dan tanggung jawab langsung Presiden. Posisi ini sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Keberadaan Badan Haji akan mengurangi peran Kementerian Agama dalam mengurus hal teknis terkait haji. Sebab selama ini, Kemenag menjadi ujung tombak pemerintah mengatur soal haji. Mulai dari pengaturan jemaah, layanan haji, petugas hingga hal teknis lainnya.
Sementara itu, BPKH menjadi pengelola keuangan haji yang disetor oleh jemaah maupun calon jemaah. Dana ini dikelola untuk mencukupi biaya perjalanan haji dari para jemaah.
Bangkok Bank Kurangi Kepemilikan di Bank Permata
Bangkok Bank melepas 3,47 miliar saham atau setara dengan 9,59% kepemilikannya di PT Bank Permata Tbk. melalui pasar negosiasi dalam dua kali transaksi dengan harga rata-rata penjualan Rp920 per unit saham.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada otoritas Bursa Efek Indonesia pada Jumat (23/8/2024), transaksi negosiasi itu dilakukan pada 16 Agustus 2024 dengan tanggal penyelesaian transaksi pada 23 Agustus 2024.
Dengan demikian, terdapat dua transaksi yang dilaksanakan, yakni pada tanggal 16 dan 21 Agustus 2024 yang kemudian diselesaikan pada tanggal 23 Agustus 2024.
Harga penjualan di pasar negosiasi sebesar Rp920 per unit saham berada dalam rentang pergerakan harga saham BNLI sepanjang 23 Juli hingga 16 Agustus yang berada dalam rentang Rp910—Rp920 per unit saham.
Pada penutupan perdagangan Jumat (23/8/2024), harga saham Bank Permata dengan kode BNLI bertengger di level Rp1.455 per unit saham. Pascatransaksi negosiasi, saham BNLI bergerak naik di atas Rp1.000 per unit.
