Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memastikan bakal mengebut masuknya investasi asing ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Rosan menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya, yakni presiden menilai bahwa dengan pengalamannya sebagai pengusaha, Rosan yang baru dilantik Senin (19/8/2024) itu bisa menggaet investor untuk masuk ke ibu kota baru.
"Saya ada keyakinan kalau aturan sudah jelas semua, kalau dari investor asing kan pengalaman saya selama 25 tahun, apa sih yang bikin mereka tertarik? Itu adalah satu rule of law, thats the key, itu kuncinya. Kalau rule of law-nya jelas mereka akan masuk, jadi kita juga harus responsif," tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/8/2024).
Lebih lanjut, dia mengaku bahwa Kepala Negara tidak menargetkan jumlah investor yang harus masuk ke ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Kendati demikian, Rosan menyebut bahwa Jokowi ingin agar investor asing ikut berpartisipasi ke IKN. Bahkan, kata Rosan, apabila perlu ada penyesuaian atau perubahan aturan agar masuk dan berikan manfaat kepada rakyat Indonesia itu akan segera diberlakukan.
Selain itu, Rosan juga diminta untuk menindaklanjuti investasi dari sektor properti dari Jepang dan Korea Selatan (Korsel) agar masuk ke IKN.
Baca Juga
"Itu [Jepang dan Korsel] akan di-follow up, kita akselerasi lah. Utamanya izin dan permit yang belum mungkin terealisasi kalau sudah memenuhi persyaratan akan dikeluarkan. Saya tadi diberikan arahan agar investor asing mau partisipasi ke IKN," ucapnya.
Terakhir, Presiden Ke-7 RI itu juga meminta Rosan agar mengejar terkait pembangunan financial center di IKN yang sebelumnya diinisiasi oleh Dubai International Financial Center (DIFC)
"Iya dari Dubai IFC, dari Dubai disampaikan presiden perlu di-follow up lebih lagi. Untuk meeting financial center akan kami ikut sertakan biar bisa berikan masukan dan terealisasi," pungkas Rosan.
Rosan efektif mengepalai kementerian yang berhubungan langsung dengan investor di Indonesia selama 2 bulan alias hingga akhir masa Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yakni pada Oktober 2024.
