Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kebutuhan garam untuk industri farmasi nasional yang mayoritas masih dipenuhi dari impor.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengaku bahwa Kepala Negara menyayangkan kondisi tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan natrium klorida atau garam farmasi, khususnya dari produksi dalam negeri sehingga harus impor garam.
"Bapak mengerti soal masalah bahan dasar farmasi, contoh konkret begini kalau ke rumah sakit kan ada larutan infus NaCl itu garam. Tiap tahun itu kita butuhkan kebutuhan dalam negeri kita itu 4,5 juta - 4,7 juta ton. [Produksi] negeri kita baru bisa dapatkan 1,5 juta ton," kata Taruna kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/8/2024).
Ikrar menyebutkan bahwa hampir 70% kebutuhan garam farmasi berasal dari impor. Padahal menurutnya Indonesia memiliki sumber daya garam yang cukup besar untuk diolah.
"Padahal kita banyak di sini tapi tidak bisa produksi sesuai dengan standar, padahal garam lho. Ini perhatian beliau kami akan bahas ini lintas sektoral," pungkas Ikrar.
Diberitakan sebelumnya, petambak garam lokal masih kesulitan untuk memproduksi garam sesuai standar kebutuhan industri pengolahan. Mau tak mau, pengusaha industri pengguna garam mengimpor garam demi melanjutkan produktivitasnya. Dalam hal ini, industri chlor alkali plant (CAP), aneka pangan, dan farmasi menjadi tiga sektor yang banyak menyerap garam industri.
Baca Juga
Adapun, ketiga sektor tersebut membutuhkan 3,3 juta ton garam untuk pengolahan Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara mengatakan, produksi garam nasional saat ini sebanyak 1,9 juta ton yang seluruhnya merupakan garam konsumsi.
"Sampai hari ini kan belum bisa untuk memenuhi industri karena standarnya masih di bawah," kata Cucu, Senin (4/12/2023).
Lebih lanjut, Cucu menerangkan, kebutuhan garam nasional sebesar 4,7 juta ton yang mencakup garam konsumsi dan industri. Adapun, produksi garam lokal sebesar 1,9 juta yang diserap untuk konsumsi.
"Yang paling besar itu kebutuhan untuk CAP 2,7 juta ton, kalau aneka pangan 600.000 ton, untk farmasi 6.000 ton. Seluruhnya masih impor karena mereka butuh spesifikasi khusus untuk menjaga daya saing karena mereka ekspor," tuturnya.
