Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kepala BPOM Blak-blakan Harga Obat di RI: 400% Lebih Mahal!

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan arahan khusus dari Presiden Jokowi soal masalah mahalnya harga obat di Indonesia.
Peniliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan uji Lab penemuan obat herbal di Pusat Penelitian Kimia Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan. Bisnis
Peniliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan uji Lab penemuan obat herbal di Pusat Penelitian Kimia Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan. Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berjanji bakal mengontrol harga obat agar tidak terlalu berbeda jauh dengan negara tetangga.

Ikrar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat ditekan. Pasalnya, harga obat di Tanah Air saat ini mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Hubungannya dengan harga obat yang mahal. Dalam laporan yang Bapak Presiden terima, dibandingkan dengan harga obat yang beredar di negeri kita, bisa sampai dengan 400% lebih tinggi," kata Ikrar kepada Wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2024). 

Tak hanya itu, Ikrar mengatakan bahwa harga obat bisa dikontrol sehingga serupa dengan harga obat generik atau mirip dengan harga obat di negara tetangga misal di Malaysia, Filipina, atau Singapura.

Kendati demikian, Ikrar mengaku dalam hal ini BPOM tidak bisa bekerja sendiri sehingga lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu tentang instruksi pertama ini kita akan berupaya menjalankan dengan lintas sektor," pungkas Ikrar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya harga alkes dan obat, yaitu tidak efisiennya jalur perdagangan komoditas kesehatan tersebut. Faktor lainnya, yaitu transparansi dan koordinasi tata kelola perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan. 

“Tata kelolanya juga musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ujarnya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan relaksasi pajak industri kesehatan di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7/2024).

Budi melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan komunikasi dengan sejumlah asosiasi, seperti Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia) untuk menyamakan koordinasi dalam merealisasi harga alkes dan obat yang lebih murah.

“Kami juga akan ngomong dengan Gakeslab, produsen alat dalam negeri. Kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun produksi dalam negeri, bagaimana kita cari solusi. Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri harga obat bisa lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana,” pungkas Budi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper