Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Swasembada Pangan Belum Terwujud Jelang Jokowi Lengser, Ini Biang Keroknya!

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai swasembada pangan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Foto udara sawah yang terendam banjir di Desa Sukaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (4/3/2023). Menurut data Kementerian Pertanian 6000 hektare sawah di Kabupaten Bekasi terendam banjir dan akan mendata serta memberikan bantuan bibit untuk petani yang terdampak. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz
Foto udara sawah yang terendam banjir di Desa Sukaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (4/3/2023). Menurut data Kementerian Pertanian 6000 hektare sawah di Kabupaten Bekasi terendam banjir dan akan mendata serta memberikan bantuan bibit untuk petani yang terdampak. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk mencapai swasembada pangan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui perluasan area tanam, peningkatan penggunaan benih, hingga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pangan yakni sebesar Rp7 triliun di 2024.

“Kami alokasikan untuk memperkuat padi dan jagung lebih kurang Rp7 triliun yang kami refocusing anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dengan harapan terjadi peningkatan [produksi padi dan jagung],” kata Zul kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Namun, dia mengakui tidak mudah untuk mencapai swasembada pangan. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan salah satunya perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertanian dan produksi dalam negeri.

“Dengan kondisi tantangan yang berat itu menurut kami kita harus berusaha,” ujarnya.

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto dalam salah satu programnya bakal membuka ataupun mencetak sawah baru sekitar 3 juta hektare. Zul mengharapkan, adanya penambahan luas areal sawah dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

Selain itu, dia mengharapkan pemerintahan baru dapat mendorong regenerasi petani. Hal ini kata dia, perlu dilakukan sejak dini mengingat jumlah petani di Indonesia yang turun tajam. Apalagi, 60% petani saat ini sudah mendekati usia ‘pensiun’.

Adapun, berdasarkan data World Bank (Bank Dunia) yang dipaparkan Zul, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor pertanian dalam tren penurunan sejak 1976 dan berlanjut hingga 2019. Bank Dunia mencatat, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya sekitar 28,64% di 2019.

Pemerintahan baru juga diharapkan dapat mendorong para petani untuk memanfaatkan agritech. Kendati begitu, Zul menilai perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak agar petani dapat dengan mudah mengakses agritech.

“Menurut kami perlu nantinya pembiayaan, kolaborasi dengan pihak swasta, mungkin juga muncul jasa-jasa di bidang agrotech ini,” pungkasnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper