Bisnis.com, JAKARTA - Seringkali janji manis untuk menghentikan impor sekaligus berswasembada bahan pangan dilancarkan kalangan politisi untuk menarik simpatisan, tapi rupanya pelaku usaha dan ekonom memiliki pandangan yang berbeda.
Ketua Komite Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Franky Welirang menyebutkan daripada berusaha menswasembadakan beberapa komoditas pangan strategis. Menurutnya akan lebih baik bila mensejahterakan petani sebagai pelaku utama dalam industri pangan.
"Kita harus memperhatikan kehidupan petani, karena tanpa mereka tidak ada makanan. Kalau nasib petani jelek siapa yang mau bertani sekarang lahan pun berkurang. Apalagi pertanian era milenial pasti berbeda tapi mereka mau atau tidak," katanya pada Rabu (13/2) selepas diskusi Paradigma Kesejahteraan Petani dalam Pembangunan Pertanian.
Franky mengatakan swasembada akan lebih sulit dicapai daripada mensejahterakan nasib petani. Pasalnya tidak mungkin mendaulatkan semua komoditas pangan karena tidak ada yang bisa mengontrol alam dan resiko gagal panen.
Kalaupun periode selanjutnya tetap bersikukuh untuk menjalankan program swasembada, Franky menyarankan agar itu difokuskan pada komoditas pangan terpilih. Komoditas itu jarus secara strategis cocok ditanam di bumi pertiwi dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
"Kita sudah swasembada di minyak goreng goreng sekarang tentukan apa lagi yang bisa kita ekspor, berperan dan bargaining di level global. Kalau bilang mau swasembada beras harus bisa ekspor dan menyaingi harga internasional. Swasembada itu harus sampai di level menguasai pasar dunia," tegasnya.
Menurutnya selama 30 tahun belakangan industri pertanian Tanah Air hanya berjalan di tempat karena petani masih terus saja dieksploitasi dan tidak memiliki posisi tawar. Padahal potensi industri pangan begitu besar karena setiap lima tahun tumbuh 20 juta konsumen baru setara dengan empat kali lipat penduduk Fillipina.
"Empat tahun belakangan menurut saya masih banyak tantangan. Ya memang ada beberapa terobosan seperti logistik tapi itu belum efektif," katanya.
Pria yang juga menjabat Board of Directors PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. itu mengusulkan agar kesejahteraan petani bisa meningkat sistem sewa lahan kepada tuan tanah seharusnya dihapuskan. Mekanisme paling ideal, lanjutnya, adalah bagi hasil antara tuan tanah dan petani.
"Harusnya lahan pertanian itu tidak boleh sewa tapi bagi hasil. Itu adalah permasalahan utama yaitu ketersediaan lahan, tapi tidak ada kebijakan yang mengatur itu. Sewa itu bayar, petani terhimpit. Sementara mekanisme itu tidak menghitung resiko gagal panen," ungkapnya.
Dia berharap ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut supaya resiko gagal panen ditanggung bersama. Supaya generasi muda bergairah ke ladang pertanian.
Setali tiga uang dengan Franky, Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies, mengatakan meskipun program swasembada menargetkan bisa menambah berkali lipat produksi tanaman pangan faktanya nilai tukar petani (NTP) menurun dari 2014-2017.
Berdasarkan data BPS, periode 2010-2014 NTP tercatat paling rendah 101,77 dan yang tertinggi 105,24. Tapi pada periode 2015-2019 NTP terendah adalah 101,28 sedangkan yang tertinggi 102,25.
"Jadi seharusnya swasembada tidak menjadi tujuan kalau dari sudut ekonomi pertanian. Karena tujuannya itu jadi tidak peduli kesejahteraan petani itu naik atau tidak yang penting swasembada tercapai. Padahal kalau cuma mau swasembada gampang aja semua perusahaan suruh tanam juga bisa swasembada," tegasnya.
Oleh sebab itu dia menyarankan dalam upaya membangun sektor pertanian maka yang harus diperhatikan adalah petani sebagai pelaku utama. Program peningkatan produksi, lanjutnya, selalu mandek karena petani diminta meningkatkan produksi tapi tidak ada penyangga ketika harga jatuh. Akibatnya selalu terjadi kontraksi pada sisi output.
Anthony menjelaskan bahwa petani sangat tergantung dengan harga yang dia terima. Pasalnya untuk meningkatkan nilai ekonomi seperti perluasan lahan dan peningkatan produktivitas itu berat. Sementara di sisi hilir secara politis harga ditekan oleh pemerintah supaya tidak naik. Karena kalau harga beras atau jagung naik akan berkontribusi pada jumlah rakyat miskin.
"Kalau dua komoditas itu naik akan berkontribusi pada inflasi. Tapi di lain pihak, karena luas lahan dan produktivitas itu tetap maka mau tidak mau harus ada kenaikan harga. Maka itu pemerintah harus berikan subsidi [kalau tidak mau menaikkan]," jelasnya.
Subsidi itu, lanjutnya, harus dalam bentuk uang tunai agar petani bergairah. Misalnya, pelaku usaha penggilingan membeli gabah Rp1.000/kg, pemerintah yang membayarkan insentif sebesar Rp500/kg supaya harga di konsumen tidak jauh dari Rp1.000/kg.
"Swasembada tidak akan tercapai selama petani tidak sejahtera karena output pasti akan berkurang terus. Dia akan coba alternatif supaya pendapatan lebih baik," tegasnya.
Menurutnya siapapun nanti yang akan melangkah sebagai RI 1 akan menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas untuk mengerek pendapatan petani di tengah keterbatasan lahan. Selain itu juga tetap pembangunan infrastruktur pertanian di lahan-lahan marjinal agar produksi maksimal.
