Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur terus menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi sekarang.
Hingga ujung pemerintahannya, pembangunan infrastruktur terus digenjot salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Program prioritas nasional ini menjadi fokus pembangunan untuk pemerataan ekonomi. Dalam teori ekonomi, pembangunan infrastruktur fisik dengan mengeluarkan belan-ja pusat untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, bandara, kereta api dan lain-lain akan meningkatkan efek multiplier bagi pendapatan nasional.
Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari segi usia dan lingkungan. Perencanaan yang belum matang dari pro-ses pembangunan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan multiplier pendapatan nasional.
Pembangunan infrastruktur harus dan terus dilakukan dari setiap proses pergantian kepemimpinan presiden Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi terus digenjot pembangunan infrastruktur untuk memberi-kan kemudahan aksesibilitas dan menumbuhkan kutub perekonomian di seluruh daerah di Indonesia.
Meskipun demikian, evaluasi mendasar dari pembangunan infrastruktur fisik harus memperhatikan perencana-an yang matang dan aspek keberlanjutan.
Baca Juga
Data ICOR (incremental capital output ratio) investasi Indonesia pada 2023 menunjukkan angka yang masih relatif tinggi yakni 6,33%. Di ujung masa jabatan Presiden Jokowi nilai ICOR masih cukup tinggi menunjukkan bahwasanya pembangunan investasi yang dilakukan kurang efisien dan relatif mahal biaya yang dikeluarkan.
Dengan demikian, selama era kepemimpinan Presiden Jokowi dua periode, pemba-ngunan infrastruktur belum mendatangkan manfaat mul-tiplier bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari biaya ongkos produksi (transaction cost) yang mahal, kompleksnya regulasi perizinan, tingginya biaya logistik, dan masih tingginya pemalakan (premanisme) serta kasus korupsi dan suap yang terjadi.
Kasus penyuapan dan korupsi yang relatif tinggi turut mem-buat pembangunan infrastruk-tur Indonesia mengalami masa umur yang pendek dan tidak keberlanjutan.Teori ekonomi menunjukkan pembangunan infrastruktur fisik berdampak besar bagi perekonomian dengan kena-ikan pendapatan nasional secara multiplier.
Infrastruktur yang dibangun menjadi tulang punggung konektivitas antar-daerah di Indonesia sehingga memberikan efek berantai bagi penciptaan lapangan kerja, distribusi ekonomi lebih merata, dan meningkatkan daya saing serta produktivitas tenaga kerja. Data BPS pada 2023 menunjukkan kontribu-si infrastruktur terhadap perekonomian dilihat dari persentase sektor konstruksi terhadap PDB memiliki porsi 9,92%.
Meskipun kontribu-sinya terhadap PDB cukup besar, pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2023 menunjukkan angka 4,91% dari tahun sebelumnya sementara pertumbuhan PDB tahun 2023 sebesar 5,05%. Dengan demikian, investasi infrastruktur mengalami per-tumbuhan di bawah rata-rata PDB nasional sehingga dari data ini dapat disimpulkan pemba-ngunan infrastruktur saat ini belum cukup mampu tumbuh lebih besar dari rata-rata per-tumbuhan ekonomi nasional.
Persoalan ini menunjukkan pembangunan infrastruktur belum mencapai tahap opti-mal. Masih terjadi permasa-lahan bisnis terutama kinerja infastruktur yang belum mendatangkan efek multiplierbagi masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan data BPS 2024, nilai indeks kondisi dan prospek bisnis Indonesia pada triwulan I/2024 sebesar 47,40 dan 56,98.
Artinya, nilai ini menun-jukkan pengusaha berang-gapan terjadi penurunan usaha di awal triwulan I/2024. Lesunya dunia usaha dan investasi membuat pem-bangunan infrastruktur tanpa disertai penyerapan tenaga kerja yang besar belum mampu mendatangkan manfaat ekonomi bagi per-ekonomian nasional secara multiplier.
Pembangunan infrastruktur fisik tidak terlepas dari pemba-ngunan sumber daya manusi-anya. Peningkatan pesat kema-juan teknologi diperlukan kesiapan SDM yang mampu mengelola dengan baik. Pembangunan infrastruktur sosial seperti meningkatkan akses pendidikan, peningkatan keterampilan kerja, dan mem-bangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja SDM Indonesia harus menjadi prioritas disamping infrastruktur fisik.
Pembangunan modal sosial yang berkualitas tinggi memberikan keuntungan dalam jangka panjang berkelanjutan untuk kemajuan Indonesia tahun 2045 nanti. Bentuk lain dalam memba-ngun infrastruktur sosial beru-pa peningkatan akses kepe-milikan rumah yang bersubdi dan terjangkau serta pemerata-an akses informasi dan komunikasi masyarakat. Dengan makin maju SDM manusianya maka akan dengan mudah dan mampu untuk mengelola infrastruktur, mendatangkan investasi dan memberikan manfaat multiplier bagi pem-bangunan nasional.
Oleh karena itu, pemerintah perlu andil memperbaiki modal sosial masyarakat dengan meningkatkan Indeks pembangunan manusia Indonesia berada di level tinggi dan produktivitas dengan pembangunan pendi-dikan yang murah dan layak bagi seluruh masyarakat dan pemerataan akses kebutuhan publik.
