Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku belum mendapat sinyal positif mengenai usulan penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa BP Tapera selaku operator yang mendistribusikan investasi FLPP dari pemerintah ke masyarakat pada dasarnya mendukung penuh usulan penambahan kuota FLPP.
Hanya saja, hingga saat ini, usulan tersebut dilaporkan belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan. Dia berharap Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan penambahan kuota FLPP setidaknya sama seperti 2023 sebesar 229.000 unit.
“Belum kelihatan, tapi pelaku berharap mendekati atau sama seperti tahun sebelumnya di 229.000 unit,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Senin (23/7/2024).
Meskipun demikian, dirinya tetap optimistis usulan penambahan kuota FLPP itu dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, implementasi program FLPP dinilai dapat mendukung daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak hingga diharapkan dapat meneken angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog).
“Kami terus mendukung agar intinya ada penambahan dan jumlah KPR subsidi bisa meng-cover masyarakat yang lebih banyak. Tetap optimislah mudah-mudahan penambahan itu insyaallah alokasi dari APBN bisa digulirkan untuk perumahan,” pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, DPP Real Estate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, pemerintah perlu segera merealisasikan usulan penambahan kuota FLPP mengingat kuota yang tersisa untuk 2024 diperkirakan akan habis 2 bulan ke depan.
"Diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang," kata Arvin.
Mengacu pada asumsi data tersebut, REI menegaskan bahwa kuota FLPP tahun 2024 idealnya mencapai 218.808 unit. Karenanya, wacana penambahan kuota FLPP perlu untuk dikejar.
“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang konkret dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” tambahnya.
