Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto mengungkap sederet dampak jika pemerintah tidak segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Joko menyebut, kebijakan itu perlu direalisasikan agar tidak mengundang ketidakpastian lini bisnis sektor properti yang dikhawatirkan bakal berujung pada PHK besar-besaran akibat mandeknya pembangunan rumah subsidi.
“Kalau bagi pengusaha [dampak bila FLPP tak ditambah] bisa memperkecil pendapatan. Maka itu akan menimbulkan ya PHK ketika pengusaha ini harus berhenti [membangun perumahan] dan tidak pasti serta tidak terakomodasi oleh pembiayaan FLPP,” kata Joko kepada Bisnis, Rabu (19/6/2024).
Di samping itu, Joko juga menyoroti kemungkinan para pengusaha atau pengembang bakal tersandung kredit macet atau non-performing loan (NPL) bank. Pasalnya, salah satu modal para pengembang saat ini adalah pinjaman perbankan.
Apabila rumah yang tersedia tak terserap dengan baik lewat insentif FLPP, maka REI khawatir hal itu akan membawa gelombang ketidakpastian bagi para pengusaha.
“Jelas akan meningkatkan risiko NPL perbankan, karena para pengusaha ini menggunakan modal usaha dari bank. Sehingga kalau tak segera dapat jawaban ini akan menimbulkan ketidakpastian usaha,” ujarnya.
Baca Juga
Joko juga menjelaskan saat ini posisi serapan kuota FLPP 2024 telah mencapai lebih dari 79.000 atau mencapai 48% dari total kuota tersedia sebanyak 166.000.
Mengacu pada tren serapan tersebut, REI menyebut bahwa rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 22.000 unit. Artinya, bila pemerintah tak segera menambah kuota FLPP, maka posisinya diperkirakan akan habis pada September 2024.
"Kalau usulan kami itu bisa sampai di 250.000 unit dan sebenarnya komitmen untuk melakukan itu sudah disampaikan Pak Basuki saat Rakernas di 2023 ketika memang realisasinya bagus maka akan segera ditambah," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit.
Akan tetapi, pemerintah sempat memberi sinyal bahwa kuota FLPP 2024 tersebut bakal ditambah menuju 220.000 unit.
